Lantik Pengurus LPM RI, KDM Dorong Percepatan Pembangunan Desa

Jakarta -

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI di Gedung Merdeka, Bandung, Jumat (7/8). Dalam agenda ini, Ahmad Doli Kurnia Tandjung resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Pria nan berkawan disapa KDM ini pun langsung membujuk kepengurusan baru untuk bekerja-sama mempercepat pembangunan hingga ke tingkat desa.

"Saya berambisi LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik," ujar Dedi alias berkawan disapa KDM dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).

Percepatan penyaluran biaya dari provinsi ke desa juga diharapkan mendapat pengawalan LPM agar tetap berbasis lingkungan. KDM menilai peningkatan ekonomi desa sangat krusial demi mencegah penduduk tergiur iming-iming penghasilan besar di luar daerah. Harapan tiruan ini kerap berujung pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Saya minta maaf. Ada penduduk Jabar nan bekerja di tempat intermezo di Maumere sebanyak 12 orang. Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berupaya untuk memulangkan dan pemilik tempat intermezo dalam proses pidana. Kita terus dampingi," jelas KDM.

Selain kasus perdagangan orang, KDM juga menyoroti tingginya perputaran duit gambling Online di wilayahnya nan menembus nomor Rp 2,5 triliun. Ia meminta penduduk untuk segera mengurangi kebiasaan jelek tersebut. Jeratan utang dari pinjaman Online berskala besar turut menjadi perhatian serius sang gubernur.

Masalah sosial lain nan tak kalah meresahkan adalah peredaran obat keras jenis tramadol di tengah masyarakat. Jangkauan peredaran obat terlarang ini ironisnya sudah menyentuh warung-warung mini di wilayah pedesaan. Merespons masalah tersebut, KDM mendesak perlunya tindakan perlawanan kolektif dari seluruh komponen masyarakat.

"Seluruh rakyat kudu membikin aktivitas nan terstruktur dari pusat sampai wilayah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekedar pidana namun menjadi masalah dunia nan dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan siap menjadikan lembaganya sebagai mitra strategis pemerintah. Pihaknya bakal mendorong kemajuan bangsa nan dimulai dari percepatan pembangunan desa. Strategi pembangunan ini tidak lagi memakai metode Top-Down, melainkan pendekatan Bottom-Up dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.

Doli turut mengingatkan adanya beragam ancaman sosial nan perlahan mulai menggerus kehidupan masyarakat pedesaan. Ia secara unik menyebut rumor penyalahgunaan narkoba, kekerasan anak, TPPO, hingga persoalan LGBT. Rantai ancaman tersebut dinilainya berpotensi melemahkan masyarakat jika tidak segera dicegah dan ditangani sejak dini.

(ega/ega)