Kurang Anggaran Rp 94,27 T, Program Pembangunan 2 Juta Rumah Terancam

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp11,77 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut bakal digunakan untuk mengejar sasaran pembangunan sebanyak 318.000 unit.

Menteri PKP Maruarar Sirait alias berkawan disapa Ara mengatakan porsi terbesar anggaran bakal diarahkan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara itu, alokasi untuk support manajemen ditekan agar tidak terlalu besar.

"Pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2027 berasas surat berbareng Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas ditetapkan sebesar Rp11,77 triliun dengan sasaran 318.000 unit. Terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp914 miliar alias 7,77%. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10,85 triliun alias 92,23%. Ini konsisten seperti tahun 2026, kami berupaya untuk gimana support manajemen ini tidak sampai 10%, apalagi tidak sampai 8%," kata Ara dalam rapat berbareng Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2026).

Besaran tersebut tetap jauh dari kebutuhan anggaran jika pemerintah mau mengejar sasaran pembangunan 2,08 juta unit rumah pada 2027. Kebutuhan biaya untuk sasaran tersebut diperkirakan mencapai Rp104 triliun.

"Pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran dari sasaran 2,08 juta unit sebesar Rp104 triliun, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp94,273 triliun," ujarnya.

Kekurangan anggaran itu terutama berangkaian dengan sejumlah program perumahan nan bakal dijalankan pemerintah tahun depan, termasuk peningkatan support pembangunan dan perbaikan rumah bagi masyarakat serta pembangunan kediaman baru.

"Kekurangan anggaran di antaranya untuk meningkatkan alokasi BSPS tahun 2027, pembangunan rusun baru 2027, dan melanjutkan pembangunan kediaman pasca-bencana Sumatera," kata dia.

Sementara untuk penyelenggaraan program perumahan pada 2026, Kementerian PKP memperoleh DIPA awal sebesar Rp10,309 triliun dengan sasaran lebih dari 406.000 unit. Anggaran tersebut kemudian bertambah melalui alokasi shopping tambahan (ABT) sebesar Rp2,218 triliun untuk penanganan pascabencana di Sumatera.

Dengan tambahan tersebut, total anggaran Kementerian PKP pada 2026 menjadi Rp12,527 triliun dengan sasaran meningkat menjadi 414.000 unit.

Hingga 1 September 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP baru mencapai Rp3,38 triliun alias 36,64% dari pagu non-ABT. Pemerintah tetap mempunyai waktu untuk mengejar penyerapan anggaran hingga akhir tahun.

"Tahun lampau penyerapannya 96%, kami menargetkan tahun ini 97%, minta angan dan dukungan," kata Ara.

(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]