KSP Dudung Janji Kawal Program Ketahanan Pangan Kemenimipas

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman berjanji mengawal program ketahanan pangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Hal itu disampaikan Dudung saat memberikan tanggapan dalam Focus Group Discussion (FGD) Laporan Implementasi Program Ketahanan Pangan Kemenimipas berbareng Lembaga Demografi FEB UI, di Kantor Kemenimipas, Jakarta, Selasa (23/6).

FGD tersebut juga dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan personil Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa.

Dudung mengatakan, selaku KSP dirinya bekerja memastikan program prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, melangkah dengan baik. Ia menyebut bakal terus memonitor penyelenggaraan program dan siap mengurai sumbatan dari kementerian lain.

“Saya selaku KSP bakal memonitoring tentunya bakal mendorong jika terjadi ada hambatan-hambatan dari kementerian lain. Sehingga jika kita demi bangsa dan negara saya tidak pernah berpikir panjang, artinya mari kita bangun bangsa ini di saat situasi dunia dan situasi saat ini kita tidak baik-baik saja tetapi insyaallah jika semua kementerian ini mendukung program-program pemerintah saya percaya hambatan-hambatan itu sudah mulai bisa kita atasi,” kata Dudung.

Dudung juga mengapresiasi langkah Kemenimipas nan dinilainya sangat strategis, lantaran tidak hanya membina penduduk bimbingan secara kemanusiaan tetapi juga menghasilkan akibat langsung bagi masyarakat melalui produktivitas lahan idle.

“Tidak hanya sekadar gimana membina manusia itu sendiri nan nantinya dia ada prospek setelah hasil bimbingan itu keluar dari Lapas, tetapi justru nan berakibat langsung kepada masyarakat. Artinya berakibat langsung kepada masyarakat, hasil produknya itu betul-betul dinikmati,” ujar Dudung.

Ia juga mendorong agar program ini menjadi percontohan bagi kementerian dan lembaga lain nan mempunyai lahan idle, termasuk TNI dan Polri.

“Semoga kementerian-kementerian lain nan mempunyai lahan tidur termasuk TNI Polri nan sekarang juga sudah melangkah bisa dimanfaatkan dan kemudian ini menghasilkan untuk kepada masyarakat,” kata Dudung.

Akan Koordinasi dengan ATR/BPN dan DJKN

Dudung menyoroti, salah satu bottleneck utama program ketahanan pangan di Lapas dan Rutan adalah status norma lahan negara nan membikin pemanfaatannya terkendala urusan izin dan pajak.

“Salah satu perihal nan menonjol tadi adalah banyak hambatan-hambatan masalah lahan lantaran lahan punya negara kemudian kita kudu izin bayar pajak lantaran status tanah. Nah, ini kelak bakal saya koordinasikan saya komunikasikan lantaran lahan itu dimanfaatkan juga untuk kepentingan masyarakat bukan perseorangan golongan maupun organisasi,” kata Dudung.

Untuk itu, Dudung bakal berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) guna mencari solusi atas halangan tersebut. Ia menegaskan patokan nan ada kudu lebih elastis agar tidak menghalang keberlanjutan program.

“Oleh karenanya ini kelak nan kudu elastis menurut saya sehingga tidak ada hambatan-hambatan di dalam proses mendukung keberlanjutan ketahanan pangan itu sendiri,” ujarnya.