Kronologi Muncul Isu Pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton PDIP

Jakarta, CNN Indonesia --

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), Masinton Pasaribu tengah menghadapi situasi politik panas di wilayah nan dia pimpin beberapa waktu terakhir.

Pasalnya, politikus PDIP itu digoyang rumor pemakzulan  oleh lima partai politik nan mempunyai bangku di DPRD Tapteng. Kelima partai politik tersebut adalah Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Walaupun, belakangan Gerindra mengklarifikasi dan mengaku mencabut usulannya.

Mulanya, Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah, Hazmi Arif Simatupang, nan mewakili lima fraksi di DPRD menyebut argumen pemakzulan Masinton disebabkan adanya pengelolaan anggaran nan tidak profesional.

"Hal ini dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran nan ada. Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu," jelas Hazmi pada Sabtu (5/9).

Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun 2026 baru menyentuh sekitar 30 persen hingga Agustus ini. Menurutnya, perihal ini termasuk serapan anggaran nan rendah dan memprihatinkan.

Menurut pihaknya, serapan anggaran rendah berpotensi menghalang program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Hazmi mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apalagi telah diingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut, sambungnya, menjadi kejadian nan memalukan dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selain itu, argumen lain terhadap pemakzulan Masinton adalah soal penangulangan pascabencana hidrometerologi November 2025 di Tapteng.

Hazmi mewakili kelima partai menilai respons pemerintah wilayah pada penanganan banjir melangkah lambat. Mereka menilai support kepada korban banjir pun dinilai belum maksimal.

Selain itu, Hazmi juga menambahkan bahwa penyaluran danasiwa nan dialokasikan melalui APBD belum optimal.

"Kami mendesak Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyahuti dan merealisasikan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah perihal memberikan support untuk korban musibah banjir penyaluran danasiwa nan dialokasikan dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah," jelas Hazmi kala itu.

Situasi semakin memanas saat Hazmi menyebut bahwa hanya PDI Perjuangan nan tidak menyetujui rekomendasi penyaluran support korban banjir.

"Dan perlu juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa dari semua partai politik nan mempunyai bangku di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, hanya PDI Perjuangan nan tidak menyetujui rekomendasi penyaluran support musibah banjir tersebut," ungkap Hazmi.

Atas beragam argumen tersebut, Hazmi menyatakan bahwa kelima partai bakal membawa perkara ini ke mata hukum. Ia menyebut pihaknya bakal melaporkan Bupati Tapanuli Tengah beserta para jajarannya di organisasi perangkat wilayah (OPD) ke penegak hukum.

"Kami bakal mengambil langkah norma dengan melaporkan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu beserta OPD ke Aparat Penegak Hukum," tegas Hazmi kala itu.

Terakhir, Hazmi menegaskan bahwa kelima ketua partai politik siap duduk berbareng Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membahas pengelolaan APBD tahun 2025 dan 2026.

"Kami sangat siap untuk duduk berbareng dan berbincang dengan TAPD dalam membedah APBD, baik nan sudah berlalu (Tahun 2025) maupun nan sedang melangkah (Tahun 2026) dengan menghadirkan Kemendagri, Kemenkeu RI, BPK RI, BPKP RI, KPK RI, Polri, Kejaksaan, Pengamat Anggaran, dan para ketua partai politik," tegasnya.

Respons Masinton dan PDIP

Menanggapi ancaman pemakzulan, Masinton akhirnya buka suara.

Menurutnya, perihal tersebut diduga sebuah skenario politik dari sekelompok fraksi partai nan tidak terima kekalahan di Pilkada 2024 silam. Menurutnya, mereka adalah pihak-pihak nan kandas mengusung calon tunggal.

"Itu segelintir golongan politik nan belum move on sejak pilkada. Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lampau dan rupanya gagal. Pada saat Pilkada paslon nan mereka usung dikalahkan rakyat Tapanuli Tengah," jawab Masinton saat dihubungi pada Sabtu (5/9).

Masinton apalagi menyebut bahwa kelima partai nan mendorong pemakzulan tengah melakukan politisasi musibah di Tapanuli Tengah.

"Segelintir golongan politik ini mempolitisasi musibah di Tapanuli Tengah. Mereka di DPRD tidak pernah membahas rancangan Perda nan diusulkan pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah untuk percepatan pembangunan wilayah pasca bencana," tambah Masinton.

Pria nan pernah duduk di bangku personil DPR RI itu  juga menegaskan bahwa rumor pemakzulan bukan kali pertama terjadi. Ia menjelaskan bahwa wacana pemakzulan masif terjadi terhadap tiga Pj Bupati sebelumnya selama periode 2022 hingga 2024.

Terpisah, mendengar rumor pemakzulan nan dialami kadernya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Andreas Hugo Pareira angkat suara. Ia tidak mau ambil pusing dan merasa Masinton dapat mengatasi masalah ini. Ia juga menilai bahwa wacana ini sebagai dinamika biasa dalam perpolitikan.

"Ini dinamika biasa di wilayah nan bakal diselesaikan oleh Bupati Masinton dan rekan-rekan DPRD-nya di Tapteng," ujar Andreas saat dihubungi pada Kamis (10/9).

Pihaknya meyakini rumor pemakzulan Masinton tidak bakal terwujud. Namun, dia enggan menjawab ketika ditanya soal sejumlah fraksi nan belum menarik sikap atas wacana tersebut.

Ketua Gerindra Tapteng tarik pernyataan

Belakangan, setelah rumor itu jadi perhatian nasional, Hazmi menarik pernyataannya sendiri. Ia mewakili partainya ialah Partai Gerindra menyatakan tidak lagi terlibat dalam pernyataan pemakzulan Masinton.

"Saya Hazmi Arif Simatupang Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ini menyatakan menarik pernyataan nan telah kami sampaikan di dalam sikap berbareng 5 partai politik, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai PKB, dan Partai PAN nan disampaikan beberapa waktu lalu," ujar Hazmi.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Sumut Ade Jona Prasetyo menanggapi pernyataan Hazmi di luar koordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra justru mendukung stabilitas jalannya pemerintahan Tapteng. Ia juga membujuk semua pihak saling berasosiasi dan berkoordinasi untuk memulihkan pascabencana di Tapteng.

"Saya selaku Ketua DPD Partai Gerindra Sumut menyampaikan sikap DPC Gerindra itu di luar kordinasi dengan DPD maupun DPP. Gerindra mendukung stabilitas jalannya pemerintahan di Tapteng," ujar Ade.

Respons mendagri dan pemprov

Walaupun demikian, situasi panas politik nan dialami Masinton membikin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ikut turun tangan. Bahkan, Tito mengirim timnya untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Walau Tito tidak menjelaskan lebih lanjut soal proses dan hasil mediasi antara DPRD Tapteng dengan Bupati Masinton.

"Sudah ada tim dari Kemendagri nan turun ke sana," tegas Tito pada Rabu (9/9) malam.

Tak hanya itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga ikut merespons mengenai perdebatan panas politik soal pemakzulan Masinton. Bobby menegaskan bahwa perdebatan ini jangan sampai mengganggu jalannya pemerintahan lantaran cemas masyarakatnya terdampak.

"Mudah-mudahan selesailah. Saya inginnya selesai lantaran nan iba masyarakat," ujar Bobby pada Rabu (9/9) malam.

Bobby juga mengingatkan bahwa Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah Sumatera Utara nan terdampak musibah banjir dan longsor. Ia juga menilai proses penyaluran support kepada Tapteng lebih lambat dibandingkan wilayah lainnya.

"Apalagi itu wilayah musibah dan kita tahu Tapteng itu salah satu wilayah nan hari ini penyaluran bantuannya tetap sedikit lambat dibandingkan wilayah lain," tegas Bobby nan juga politikus Gerindra itu, dan pernah jadi kader PDIP

(knf/kid)