Krisis Makin Ngeri, Ramai-Ramai Negara Minta Utang ke IMF

2 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional (IMF) mengungkapkan sedikitnya 12 negara tengah bersiap mengusulkan pinjaman baru untuk meredam akibat lonjakan nilai daya dan gangguan rantai pasokan akibat perang di Timur Tengah. Kondisi ini menandakan tekanan krisis dunia kian dalam, terutama bagi negara berkembang.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan permintaan support finansial berpotensi melonjak signifikan. Ia memperkirakan kebutuhan support baru bisa mencapai US$20 miliar hingga US$50 miliar atau setara Rp340 triliun hingga Rp850 triliun (kurs Rp17.000/US$).

"Gangguan akibat perang dapat memicu permintaan support finansial baru dalam jumlah besar, baik dalam corak pinjaman baru maupun tambahan dari program nan sudah berjalan," ujar Georgieva dalam konvensi pers di sela Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia di Washington, seperti dikutip Reuters, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, sebagian negara Afrika sub-Sahara telah mulai mencari bantuan. Namun, IMF belum membahas tambahan program pinjaman untuk Mesir nan saat ini mempunyai akomodasi senilai US$8 miliar alias sekitar Rp136 triliun.

Kepala Strategi IMF, Christian Mummsen, menegaskan nomor tersebut tetap berkarakter sementara dan berpotensi meningkat. "Ini tetap dalam peninjauan. Jumlah negara nan meminta support kemungkinan bakal bertambah lebih dari selusin," ujarnya.

IMF memperingatkan bahwa akibat perang tidak bakal mereda dalam waktu dekat, apalagi jika bentrok berhujung cepat. Salah satu aspek utamanya adalah terganggunya jalur pengedaran energi, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz. Georgieva menyoroti lambatnya pengedaran daya dunia sebagai pemicu tekanan lanjutan.

"Gangguan ini tidak bakal lenyap dalam semalam, apalagi jika perang berhujung besok. Kapal tanker bergerak lambat, bisa butuh 40 hari untuk sampai ke tujuan," jelasnya.

Negara-negara Asia disebut paling rentan lantaran ketergantungan tinggi pada impor minyak, gas, hingga pupuk dari area Teluk. IMF juga memperingatkan bahwa prospek ekonomi dunia memburuk. Dalam skenario dasar, pertumbuhan ekonomi bumi diperkirakan 3,1% pada 2026.

Namun dalam skenario lebih buruk, pertumbuhan bisa melambat ke 2,5% dengan nilai minyak mencapai US$100 per barel alias sekitar Rp1,7 juta per barel. Bahkan, dalam skenario krisis parah akibat bentrok berkepanjangan, pertumbuhan dunia dapat turun hingga 2%, mendekati periode resesi.

Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyebut kondisi saat ini mulai bergeser ke arah skenario nan lebih pesimistis. "Ekonomi dunia sekarang bergerak menuju skenario nan lebih jelek dibandingkan proyeksi awal," katanya.

IMF mengingatkan negara-negara agar tidak gegabah dalam merespons krisis energi, khususnya dengan memberikan subsidi besar-besaran. Direktur Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menegaskan kebijakan tersebut justru bisa memperparah inflasi.

"Jika Anda mencoba mengatasi guncangan pasokan dengan menopang permintaan, hasilnya adalah inflasi nan lebih tinggi," ujarnya.

Sebagai alternatif, IMF mendorong pemerintah memberikan support tunai nan lebih tepat sasaran kepada golongan rentan. IMF juga meminta bank sentral tetap siaga terhadap potensi lonjakan inflasi, tanpa terburu-buru mengetatkan kebijakan moneter.

"Jika Anda mempunyai kredibilitas tinggi, beri sinyal bahwa tujuan Anda menjaga stabilitas harga, tetapi jangan terburu-buru. Tunggu dan lihat gimana situasi berkembang," kata Georgieva.

Di sisi lain, bank sentral dengan kredibilitas lebih rendah mungkin perlu mengambil langkah lebih agresif. Mummsen menambahkan bahwa tekanan juga mulai terasa di pasar negara berkembang, di mana biaya pinjaman semakin mahal.

Selain energi, krisis juga merembet ke sektor pangan. Gangguan pasokan pupuk diperkirakan dapat menambah hingga 45 juta orang ke dalam golongan rawan pangan global. IMF mencatat negara berpenghasilan rendah paling terpukul lantaran porsi pengeluaran untuk makanan mencapai 36% dari total konsumsi, jauh lebih tinggi dibandingkan negara maju nan hanya sekitar 9%.

11 Negara Kompak Deklarasi Darurat

Sementara itu AFP melaporkan sebanyak 11 negara mendesak adanya support ekonomi darurat nan terkoordinasi di tengah akibat perang Timur Tengah nan kian meluas. Para menteri finansial dari negara-negara tersebut menilai gangguan daya dan rantai pasokan telah menimbulkan tekanan serius terhadap stabilitas global.

"Kami menyerukan kepada IMF dan Bank Dunia untuk memberikan tawaran support darurat nan terkoordinasi bagi negara-negara nan membutuhkan, nan disesuaikan dengan keadaan negara dan memanfaatkan seluruh rangkaian dan elastisitas perangkat mereka," demikian pernyataan berbareng nan dikeluarkan pemerintah Inggris.

Mereka memperingatkan bahwa eskalasi konflik, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz, bakal membawa akibat besar. "Kembalinya permusuhan, meluasnya konflik, alias gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz bakal menimbulkan akibat tambahan nan serius bagi keamanan daya global, rantai pasokan, dan stabilitas ekonomi dan keuangan," tulis pernyataan tersebut.

Para menteri juga menekankan bahwa akibat ekonomi tidak bakal lenyap meski bentrok mereda. "Bahkan dengan resolusi bentrok nan berkelanjutan, akibat pada pertumbuhan, inflasi, dan pasar bakal tetap ada," lanjutnya.

Selain itu, mereka kembali menegaskan support terhadap Ukraina serta komitmen untuk mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Rusia.

"Perang Rusia di Ukraina, nan sekarang memasuki tahun kelima, terus berakibat negatif pada ekonomi global. Rusia tidak boleh mengambil untung dari bentrok ini," tulis pernyataan tersebut.

Adapun negara-negara nan menandatangani pernyataan ini meliputi Australia, Finlandia, Irlandia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Spanyol, Swedia, dan Inggris Raya.

Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves menegaskan kesiapan negaranya untuk menjaga kelancaran jalur daya global. Ia menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berbareng Presiden Prancis Emmanuel Macron bakal membahas upaya menjaga navigasi di Selat Hormuz.

"Ketika ada gencatan senjata nan tepat, kami bakal memandang gimana kami dapat membantu memastikan navigasi melalui Selat Hormuz tetap berjalan," ujar Reeves dalam forum nan digelar CNBC.

Dengan ketidakpastian dunia nan terus meningkat, IMF dan sejumlah negara sekarang mendorong respons kebijakan nan sigap dan terkoordinasi guna meredam akibat krisis nan semakin meluas.

(tfa/luc)

Add