KPK Ungkap Banyak Proyek di Kemenhub Diduga Dikondisikan

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga banyak proyek di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) nan dikondisikan untuk dimenangkan perusahaan tertentu.

 Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan pengondisian ini tidak hanya terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Menurut Budi, pengondisian proyek di luar DJKA dilakukan dengan menyiapkan sejumlah vendor alias pihak swasta agar memenangkan proyek-proyek tertentu.

"Tidak hanya di DJKA, namun juga diduga ada beberapa proyek di Kemenhub nan dilakukan pengondisian," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6).

Budi mengatakan praktik tersebut kemudian diduga bersambung dengan pemberian sejumlah duit dari pihak swasta kepada pihak-pihak di Kemenhub nan membantu memenangkan proyek.

"Artinya, ini saling berkaitan. Dari proses awal pengondisian alias pengaturan pemenang proyek, kemudian adanya fee proyek, sehingga dapat mengarah pada dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi," katanya.

Saat ini, KPK tengah menyidik kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub.

Kasus tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023. Instansi tersebut sekarang berjulukan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.

Dalam perkara ini, KPK awalnya menetapkan 10 orang sebagai tersangka mengenai dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan 21 tersangka, termasuk personil Komisi V DPR RI periode 2019-2024, Sudewo. Dari jumlah tersebut, sebagian telah ditahan. Selain itu, dua perusahaan juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

Perkara tersebut mencakup proyek jalur kereta api dobel Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek bangunan jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

KPK menduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa proses pengadaan, mulai dari tahap manajemen hingga penetapan pemenang tender.

(antara/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]