KPK Tak Banding, Vonis Noel Ebenezer Berkekuatan Hukum Tetap

3 hari yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak mengusulkan banding terhadap perkara suap dan penerimaan gratifikasi mengenai pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer.

Dengan demikian, balasan 4 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider pidana 90 hari kurungan, serta duit pengganti Rp3.435.000.000 subsider 1 tahun penjara telah memperoleh kekuatan norma tetap alias inkrah.

Dalam sidang vonis sebelumnya, Noel juga menyatakan kepada majelis pengadil bahwa dirinya menerima putusan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPK menyatakan menerima sepenuhnya putusan majelis pengadil dalam perkara tindak pidana korupsi suap mengenai pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dengan terdakwa kerabat Immanuel Ebenezer Gerungan dkk," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (15/6).

Selain Noel, ada 10 orang Terdakwa lain meliputi pihak dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun pihak swasta nan juga dihukum bersalah oleh majelis pengadil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. KPK juga menyatakan tidak mengusulkan banding.

Budi mengatakan KPK menghormati dan mengapresiasi putusan majelis pengadil nan telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini secara independen, objektif, dan berasas kebenaran norma nan terungkap di persidangan.

KPK, terang dia, mencermati bahwa dalam pertimbangannya majelis pengadil mengambil alih dan sependapat dengan keseluruhan bangunan norma dan kajian yuridis pembuktian nan telah diuraikan Jaksa Penuntut Umum KPK. Termasuk Pasal nan diterapkan dalam surat tuntutan.

Putusan tersebut semakin menegaskan proses penanganan perkara nan dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian di persidangan telah melangkah pada koridor norma nan tepat, dengan didasarkan pada perangkat bukti nan sah dan meyakinkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

"KPK juga mencatat bahwa seluruh terdakwa telah menyatakan menerima putusan tersebut," ucap Budi.

"Dengan demikian, putusan ini menjadi gambaran bahwa proses peradilan telah memberikan kepastian norma bagi para pihak sekaligus menjadi bagian krusial dalam upaya penegakan norma tindak pidana korupsi nan berkeadilan," sambungnya.

Budi menyatakan KPK berharap vonis pidana nan diterima para terdakwa itu bisa memberi pengaruh jera.

"KPK berambisi putusan ini dapat memberikan pengaruh jera, sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh penyelenggara negara dan aparatur pemerintah agar senantiasa menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, dan bebas dari bentrok kepentingan," ucap Budi.

Berikut rincian komplit vonis para terdakwa dalam kasus ini:

1. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider pidana 90 hari kurungan, dan duit pengganti Rp3.435.000.000 subsider 1 tahun penjara.

2. Irvian Bobby Mahendro, divonis 6 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp36,04 miliar subsider 3 tahun kurungan.

3. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp35 juta subsider 1 tahun pidana kurungan.

4. Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025, divonis 6,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp7.591.120.000 (7,59 miliar) subsider 2 tahun pidana kurungan.

5. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp1.948.722.222 (1,94 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

6. Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp828.500.000 (828,5 juta) subsider 1 tahun.

7. Sekarsari Kartika Putri, Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3, divonis 4,5 tahun penjara.

8. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 1.350.000.000 (1,35 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

9. Supriadi, Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp3.000.000.000 (3 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

10. Temurila, pengusaha dari PT KEM, divonis 1,5 tahun, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan.

11. Miki Mahfud, pengusaha dari PT KEM, divonis 1,5 tahun, denda Rp200 juta subsider 90 hari pidana kurungan.

(kid/ryn/kid)

Add