KPK Geledah Kantor ATR/BPN, Keberadaan Nusron Masih Misteri

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid masih belum muncul ke publik usai anak buahnya dan orang kepercayaannya tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Nusron dua hari berturut-turut tidakhadir dalam rapat berbareng Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Nusron lebih dulu tidakhadir pada Selasa (15/9), dalam rapat nan membahas pengelolaan aset pemerintah wilayah dan Aset BUMD.

Pada rapat nan dilakukan sehari setelah OTT KPK itu, hanya Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan nan hadir. Selain itu datang Mendagri Tito Karnavian hingga sejumlah gubernur datang dalam rapat tersebut.

Keesokan harinya alias selepas pengumuman tersangka nan dilakukan oleh KPK, Nusron juga tidakhadir dalam rapat penetapan dan penyesuaian RKA K/L Tahun 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR, pada Rabu (16/9).

Nusron kembali diwakili Ossy. Usai rapat, Ossy mengatakan kehadirannya di rapat DPR merupakan penugasan dari Nusron.

Ossy memihak ketidakhadiran Nusron lantaran ada agenda lain. Kendati demikian, dia tidak menjelaskan agenda nan dimaksud.

Keesokan harinya, Kamis (17/9), KPK menggeledah Kantor ATR/BPN. Nusron juga disebut tidak ada di letak saat penggeledahan itu.

Tiga letak nan digeledah adalah ruang Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri; ruang Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; dan ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi.

Selain itu, penggeledahan juga menyasar beberapa ruangan di direktorat terkait.

"Untuk peralatan bukti (barbuk) nan diamankan oleh interogator dalam penggeledahan hari ini ada sejumlah arsip dan Barang Bukti Elektronik (BBE) nan tentunya berangkaian dengan proses dan sistem layanan-layanan nan ada di Kementerian ATR/BPN," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN itu sudah ada 8 orang tersangka.

Hingga saat ini belum ada pernyataan dari Nusron. CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Nusron dan juga Staf Nusron, namun belum mendapatkan respons.

(mnf/fra)