KPK Buktikan Digitalitasi Bukan Jaminan Bebas Korupsi: Masih Main Backdoor

Jakarta -

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan digitalisasi di pemerintahan, khususnya untuk pengadaan, tidak menjamin bebas dari praktik korupsi. Setyo menyinggung banyak pejabat nan mencoba mengakali sistem tersebut untuk melakukan curang.

Hal itu disampaikan Setyo dalam paparan di aktivitas peluncuran E-learing ASN nan digelar di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Setyo awalnya meminta para ASN tidak melakukan perihal nan asing agar program digitalisasi nan sudah ada tidak sia-sia.

"Karena apa? Kalau kita melakukan semua aktivitas tanpa integritas ya, maka nan dibuat, nan sudah dikerjasamakan oleh kita semuanya ini dengan langkah digitalisasi itu hanya sebuah alat," kata Setyo.

Setyo menyebut KPK telah membuktikan banyak perkara di mana digitalisasi itu diakali. Praktik korupsi dalam pengadaan ada nan dilakukan melalui sistem tersembunyi alias backdoor.

"Alat bisa diakali ya. Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu, kelihatannya saja sudah digitalisasi tapi pintu belakangnya, backdoor-nya itu rupanya tetap bisa dimainkan," katanya.

Setyo mencontohkan praktik mengakali digitalisasi itu biasanya dilakukan pada e-katalog. Dia menekankan praktik korupsi tetap bisa terjadi di tengah sistem nan canggih jika tidak diikuti dengan sikap integritas dari manusianya.

"Yang saya sebut paling mudah misalkan e-katalog lah gitu. Pengadaan secara digitalisasi tetap bisa dimainkan, tetap bisa dikotak-katik. Ditutup siang hari, dibuka malam hari gitu. Karena apa? Kembali kepada sumber daya manusianya," ucap Setyo.

(ial/ygs)