Korupsi Wastafel Covid-19 Aceh: Dua Rekanan Dituntut 3 Tahun Penjara

Terdakwa perkara tindak pidana korupsi pengadaan wastafel mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Senin (15/6/2026).(ANTARA/M Haris SA)

JAKSA Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh melayangkan tuntutan pidana terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel alias tempat cuci tangan pada masa pandemi Covid-19. Kedua terdakwa, Wiki Noviandi dan Iqbal, dituntut balasan masing-masing tiga tahun penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Maimunah dalam persidangan nan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin (15/6/2026). Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim M. Jamil, didampingi pengadil personil R. Deddy Haryanto dan Anda Ariansyah.

Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan bahwa kedua terdakwa nan merupakan rekanan pengadaan wastafel untuk SMA dan SMK di bawah Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Detail Tuntutan dan Kerugian Negara

Selain balasan badan, jaksa juga menuntut kedua terdakwa untuk bayar denda serta duit pengganti kerugian negara. Berikut adalah rincian poin tuntutan nan diajukan oleh JPU:

JPU menjelaskan bahwa duit pengganti sebesar Rp411 juta tersebut diperhitungkan dengan duit nan telah diserahkan oleh kedua terdakwa serta pihak-pihak lain dalam perkara nan sama (berkas terpisah) nan totalnya mencapai lebih dari Rp6 miliar.

Modus Operandi dan Pelanggaran Hukum

Berdasarkan kebenaran persidangan, Wiki Noviandi dan Iqbal mengerjakan 20 paket pengadaan langsung tempat cuci tangan dan sanitasi pada rentang waktu Juli hingga Desember 2020. Proyek ini dibiayai melalui biaya refocusing Covid-19 pada Dinas Pendidikan Aceh.

Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan tersebut ditemukan tidak mengikuti prosedur pengadaan peralatan dan jasa pemerintah nan berlaku. Atas tindakan tersebut, JPU menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 nan telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi tuntutan tersebut, kedua terdakwa beserta penasihat hukumnya menyatakan bakal mengusulkan pembelaan (pledoi). Majelis pengadil memutuskan untuk menunda persidangan dan bakal melanjutkannya pada Senin, 22 Juni 2026, dengan agenda mendengarkan nota pembelaan dari pihak terdakwa. (Ant/Z-1)