Koordinasi di DPR, BI Ungkap 2 Strategi Jaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Jakarta -

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan dua langkah utama dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter, nan saat ini difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua langkah tersebut dilakukan melalui sinergi antara pemerintah dan BI.

Perry menyampaikan itu usai pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (6/6/2026). Menurut Perry, koordinasi fiskal dan moneter selama ini telah melangkah sangat erat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam konvensi pers.

"Penguatan koordinasi fiskal dan moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan gimana fiskal dan moneter ini seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya berbareng melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," sambung dia.

Ia lampau menerangkan langkah pertama nan ditempuh BI dan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menyebut antara fiskal dan moneter bersama-sama sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil.

"Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik alias timbal hasil agar portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan kembang luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham, SBN (Surat Berharga Negara) dan juga mini di SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia)," tutur Perry.

"Oleh lantaran itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil agar inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," tambah dia.

Langkah kedua nan ditempuh pemerintah dan BI adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar duit serta sektor perbankan. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah nan tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

"Kedua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar duit dan perbankan dengan langkah pengelolaan kas pemerintah tetap di BI. Tapi tentu saja ada peningkatan kembang nan dibayarkan BI kepada pemerintah," terang Perry.

Perry mengatakan penempatan biaya pemerintah di BI bermaksud memastikan operasi moneter dapat melangkah optimal dalam menjaga stabilitas rupiah. "Dengan demikian, operasi moneter itu tetap melangkah untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung," pungkas dia.

(aud/idh)