Pemkab Majalengka Gandeng Kejari Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

, MAJALENGKA, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat, menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Kerja sama ini konsentrasi pada penanganan dan penyelesaian masalah norma di bagian perdata dan tata upaya negara (datun).

Bupati Majalengka Eman Suherman di Majalengka, Rabu, menyatakan bahwa kesepakatan kedua lembaga ini bermaksud memberikan kepastian norma bagi organisasi perangkat wilayah (OPD) dalam menjalankan program pembangunan. Ia menilai kejaksaan sebagai mitra strategis nan krusial untuk membantu OPD memahami koridor norma dalam setiap aktivitas pemerintahan.

"Kalau ada keraguan dalam melaksanakan kegiatan, minta pengarahan dan petunjuk agar apa nan dilakukan sesuai dengan koridor nan berlaku," kata Eman. Ia menjelaskan bahwa kerja sama ini dapat menghilangkan kekhawatiran berlebihan aparatur dalam bertugas, khususnya mengenai penyelenggaraan program dan pengelolaan anggaran.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa pendampingan hukum ini bukanlah corak perlindungan terhadap kesalahan. Melainkan, ini merupakan upaya pencegahan agar seluruh aktivitas melangkah sesuai ketentuan nan berlaku. Ia meminta seluruh OPD untuk membangun komunikasi nan baik dengan kejaksaan sejak awal penyelenggaraan program, bukan setelah persoalan norma muncul.

Tujuh Program Strategis Diprioritaskan

Pada tahap awal, terdapat tujuh program strategis pemerintah wilayah nan bakal diprioritaskan untuk mendapatkan pendampingan norma dari Kejari Majalengka. "Program nan mempunyai nilai kemanfaatan dan anggaran besar dapat didampingi sehingga memberikan ketenangan bagi teman-teman di lapangan," ujar Eman.

Kepala Kejari Majalengka Sukma Djaya Nagara menegaskan kesiapan pihaknya memberikan support norma kepada pemerintah wilayah melalui kegunaan jaksa pengacara negara (JPN). Kejari mempunyai kewenangan memberikan support norma litigasi maupun non-litigasi, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, hingga tindakan norma lain di bagian perdata dan tata upaya negara.

Ia menekankan bahwa kerja sama ini dapat dimanfaatkan untuk pengamanan aset daerah, penyelesaian piutang, maupun penanganan gugatan nan melibatkan pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. "Melalui JPN, Kejaksaan Negeri Majalengka siap memberikan support hukum, pendampingan hukum, maupun pendapat norma sesuai kebutuhan pemerintah daerah," kata Sukma.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara