Konversi 1 Juta Kendaraan Bensin ke Listrik Bisa Hemat APBN, Insentif EV Dibutuhkan

Insentif kendaraan listrik dinilai dapat menjadi kunci menjaga ketahanan APBN. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Insentif kendaraan listrik dinilai dapat menjadi kunci menjaga ketahanan APBN di tengah lonjakan nilai minyak global. Dengan potensi penghematan sekitar 13 juta barel minyak per tahun dari konversi 1 juta kendaraan, kebijakan ini dianggap bisa menekan beban subsidi daya secara signifikan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai pemerintah perlu segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sebagai langkah untuk meredam akibat fiskal akibat lonjakan nilai minyak dunia.

“Tanpa stimulus lanjutan, Indonesia berpotensi kehilangan momentum dalam mempercepat mengambil kendaraan listrik, terutama di segmen kelas menengah. Risiko perlambatan ini cukup nyata, khususnya setelah insentif fiskal berhujung pada 2025 nan menyebabkan nilai kendaraan listrik menjadi lebih mahal dan daya beli masyarakat menyempit,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Data menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan kendaraan listrik sempat mencapai sekitar 82 ribu unit, alias setara 11–12% dari total pasar otomotif nasional, didorong oleh beragam insentif dari pemerintah.

Namun, di saat nan sama, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong nilai minyak bumi (Brent) tetap tinggi, apalagi memperkuat di atas USD 100 per barel. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi daya dalam APBN.

Rizal menjelaskan bahwa alokasi subsidi daya pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Anggaran ini sangat sensitif terhadap pergerakan nilai minyak, di mana setiap kenaikan USD 1 per barel dapat menambah beban fiskal sebesar Rp6–7 triliun. Artinya, jika nilai minyak naik USD 10 per barel, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp60–70 triliun.