Komisi XIII DPR Sentil Kerja Bakom, Ungkit Opini Publik ke Pemerintah

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyoroti keahlian Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Sugiat meminta keahlian Bakom diukur secara objektif, salah satunya melalui peningkatan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Sugiat dalam rapat kerja dengan Kemensetneg di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Dia menyinggung hasil sejumlah survei nan menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap keahlian pemerintah tetap di bawah 50%.

"Saya mau memberi catatan. Supaya kelak ada pertimbangan nan terukur gimana Bakom pemerintah ini setelah diberi anggaran nan sangat besar itu itu sukses dalam kinerjanya secara objektif. Saya agak sedikit mengeluh nih, Pak, mengenai dengan keahlian Bakom," kata Sugiat.

Dia mengatakan selama dua tahun ini sudah ada beberapa lembaga survei nan sudah mengukur keahlian pemerintahan dengan referensi persepsi opini publik. Padahal, kata dia, selama dua tahun ini keahlian pemerintahan Prabowo sudah sangat baik.

"Ada SMRC, baru kemarin info Tempo, nan itu menunjukkan bahwa nomor kepuasan publik terhadap keahlian Presiden, terhadap keahlian pemerintah itu di bawah 50%," ujarnya.

"Padahal jika kita ukur dengan ukuran-ukuran nan lebih kuantitatif mengenai dengan keahlian pemerintahan Pak Prabowo, sesungguhnya itu bagus semua, Pak," sambungnya.

Politikus Partai Gerindra ini mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia nan menurutnya berada di atas 5%. Selain itu, dia menyebut inflasi berada di bawah 3%, defisit anggaran di bawah 3%, serta realisasi investasi pada 2026 telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

Namun, Sugiat menilai capaian tersebut belum tercermin dalam persepsi publik. Dia menduga perihal itu menunjukkan komunikasi pemerintah kepada masyarakat belum maksimal.

"Tapi di opini publik tidak dirasakan itu. Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks nan lainnya, dan sebagainya dengan ukuran-ukuran nan sangat objektif," jelasnya.

Sugiat kemudian menyinggung anggaran Bakom nan mencapai sekitar Rp1,9 triliun pada 2027. Dia meminta anggaran tersebut diikuti sasaran keahlian nan jelas.

"Kalau kelak ini di 2027 Rp 1,9 triliun, saya berambisi ini digeser ke Kepala Sekretariat kan. Sampaikan kelak ke Bang Qodari, ini udah kita kasih anggaran besar Rp 1,9 triliun, jika kelak di 2027 approval rating-nya pemerintahan Pak Prabowo tetap 50%, berfaedah kan kandas Bakom Pemerintah," ujarnya.

Dia meminta pesan tersebut disampaikan kepada Kepala Bakom Pemerintah Muhammad Qodari. Sugiat menilai pemerintahan Prabowo tak semestinya dirugikan oleh persepsi publik.

"Nanti sampaikan ke Pak Qodari. Karena iba Pak Prabowo itu diperlakukan tidak setara dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus tapi nan dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini kandas semua kan. Kan iba Pak Pak Prabowo. Kami enggak bisa terima seperti itu, kami Fraksi Gerindra," ungkapnya.

"Ya kita pun seolah-olah mengambil tugas Bakom Pemerintah kan, menjelaskan acapkali ke publik bahwa faktanya tidak seperti itu. Faktanya bahwa penyerapan lapangan kerja tinggi, daya beli masyarakat tetap tinggi, kebenaran dari info BPS. Dan saya percaya percaya itu info nan sah dan akurat. Saya percaya percaya ini tolong disampaikan ke Pak Qodari ini," sambungnya.

Dalam kesempatan nan sama, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menanggapi catatan Sugiat soal anggaran dan keahlian Bakom Pemerintah. Dia menilai peningkatan anggaran kudu diikuti dengan peningkatan kinerja.

"Dari Gerindra, dan ini juga ada Pak Sugiat. Beliau tadi juga menyampaikan tentang Bakom. Memang jika kelak ada peningkatan anggaran ya, Pak, itu kudu seimbang," ujar Bambang.

"Targetnya paling tidak itu survei nan sekarang tidak begitu baik hasilnya, 2027 itu tanggung jawabnya Bakom itu sebetulnya untuk meningkatkan," imbuh dia.

detikcom sudah menghubungi Bakom Pemerintah mengenai perihal itu, namun belum mendapatkan respons.

(amw/gbr)