Komisi XI DPR Segera Bahas Revisi UU Keuangan Negara, Target Berlaku 2027

Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, mengungkapkan pihaknya bakal melakukan revisi terhadap Undang-Undang alias UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Prosesnya bakal mulai Juni 2026 alias usai Komisi XI DPR rampung menyelesaikan revisi UU P2SK.

“Setelah kita menyelesaikan Undang-Undang P2SK kita sudah mendapatkan pengarahan untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Keuangan Negara,” kata Misbakhun usai Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, pada Senin (25/5).

Misbakhun menjelaskan revisi UU Keuangan Negara perlu dilakukan lantaran saat ini sudah ada sistem nan berubah mengenai BUMN sejak pembentukan Danantara. Dengan keberadaan lembaga pengelola investasi tersebut, dia mengatakan Menteri Keuangan sudah tak lagi mempunyai mandat sebagai pemegang saham BUMN.

Menurutnya, jika UU Keuangan Negara tak direvisi, maka tetap ada norma nan menyebut bahwa Menteri Keuangan tetap menjadi pemegang saham BUMN. Sehingga sinkronisasi perlu dilakukan.

“Untuk itu kita bakal menyelesaikan soal gimana UU tersebut kita sinkronisasi dalam corak omnibus law ialah UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara nan dipisahkan dan kemudian UU Penerimaan Negara Bukan Pajak, di mana sebelumnya dividen BUMN itu menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menjadi sebagian dari siklus APBN kita,” ujar Misbakhun.

“Dan ini kudu diselesaikan sehingga jangan sampai kemudian Undang-Undangnya itu tidak secara keseluruhan terharmonisasikan dengan baik,” tambahnya.

Misbakhun menyebut nantinya hasil revisi UU Keuangan Negara bakal digunakan dalam APBN 2027. Dengan begitu, penyelesaian kudu dilakukan segera sebelum APBN 2027 berlaku.

“Karena APBN bertindak mulai 1 Januari 2027. Dan kita baru membahas di KEM-PPKF,” ungkap Misbakhun.

Sementara mengenai kapan revisi UU P2SK rampung, Misbakhun menarget perubahan itu dapat diselesaikan bulan depan. “Mudah-mudahan di awal bulan Juni sudah bisa kita selesaikan. Sudah semalam pengharmonisan sudah mulai di tingkat pemerintah. Beberapa patokan sudah kita sinkronkan dengan pemerintah. Dan kita bakal membahas di awal bulan Juni untuk menyelesaikan,” tutur Misbakhun.