Komisi X DPR Soal Prodi Keguruan Mau Dihapus: Lebih Baik Transformasi

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai wacana Kemendikti Saintek nan mau menghapus prodi tak relevan dengan industri kudu dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dengan dasar kajian akademik nan kuat.

Hetifah menilai, peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan industri memang penting. Namun, perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja.

“Setiap kebijakan mengenai prodi kudu berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan pengetahuan dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/4).

Hetifah menegaskan bahwa pendekatan nan lebih tepat adalah transformasi, bukan penutupan massal. Prodi nan dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi dengan penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi wilayah dan kekayaan budaya lokal.

Hetifah pun mengingatkan bahwa orientasi efisiensi nan berlebihan berisiko mempersempit ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.

Melihat itu, dia mendorong agar pertimbangan prodi dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan beragam pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.

“Jika penyesuaian kudu dilakukan, maka wajib disertai masa transisi nan adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” tegasnya.

Kajian Kemendikti

Plt Sekjen Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukoco, menyebut pihaknya tengah mengkaji kemungkinan menutup program studi (prodi) nan tidak relevan dengan kebutuhan industri.

Ia menyoroti tingginya ketidaksesuaian (mismatch) antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja. Ia mencontohkan, kekuasaan prodi pengetahuan sosial nan mencapai sekitar 60 persen, dengan lulusan keguruan nan sangat besar tiap tahun.

“Kalau saya melihatnya begini, di statistik pendidikan tinggi itu, program studi nan mengenai dengan social science itu kurang-lebih sekitar 60-an persen. Kemudian jika kita cek lagi nan paling gede itu kependidikan, keguruan,” ucap Badri pada aktivitas Simposium Kependudukan 2026, dikutip Senin (27/3).

“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu lulusan dari bagian pendidikan. Sementara pada saat nan sama, pasar untuk bagian ini—baik untuk calon pembimbing maupun penyedia di taman kanak-kanak—hanya sekitar 20 ribu. Jadi, 470 ribu sisanya berpotensi tersisih. Pengangguran, pengangguran terdidik,” ujarnya.

Menurut Badri, kondisi itu mendorong perlunya kebijakan bersama, termasuk kemungkinan menutup prodi nan dinilai tidak lagi relevan.

“Jadi ini menurut saya, menurut kami di kementerian, perlu kebijakan nan bersama. Kami berambisi juga support dari teman-teman di PTPK, kemudian tentunya Bapak Rektor nan ada di sini semuanya. Ada kerelaan, bukan hanya kerelaan, kelak mungkin ada beberapa perihal nan kudu kami eksekusi dalam waktu nan tidak terlalu lama mengenai dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan jika perlu ditutup, gitu,” ucap dia.

Ia menegaskan, langkah tersebut diperlukan agar pendidikan tinggi selaras dengan kebutuhan ekonomi dan momentum bingkisan demografi.

“Karena jika memang saat ini bingkisan demografi digaungkan di mana-mana, tapi jika pendidikan tinggi nan diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya bakal tidak match, gitu,” jelasnya.

Badri juga menyoroti kecenderungan perguruan tinggi membuka prodi berasas tren pasar (market driven), nan justru memicu kelebihan pasokan lulusan di bagian tertentu.

“Kalau bahasa kami itu, saat ini perguruan tinggi nan ada di Indonesia sebagian besar ya, itu menggunakan market driven strategy. Market driven itu apa? nan lagi lari siapa, dibuka prodinya. Kemudian oversupply di situ, gitu,” ucap Badri.

“Saya bisa ngecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita sudah oversupply dokter, jika misalnya ini dibiarkan, gitu. Oversupply master itu jika misalnya kita pakai standar minimal dari World Bank ya. Apalagi terjadi maldistribusi ya, tidak keseimbangan pengedaran di masing-masing daerah,” tuturnya.

Ke depan, Kemendikti mendorong pendekatan market driving, dengan membuka prodi nan sesuai kebutuhan industri strategis.

“Yang kedua, ada strategi market driving. Nah, jika saya sampaikan tadi ada delapan industri strategis nan perlu digagas, perlu ditumbuhkan. Kalau bisa tumbuhnya itu di atas 12 sampai 15 persen, pertumbuhan 8 persen ini tidak bakal menjadi masalah buat Indonesia, gitu,” ujar Badri.

“Caranya bagaimana? Program studinya nan disesuaikan. Program studinya nan perlu dikembangkan untuk prodi-prodi baru nan sesuai dengan delapan industri strategis tadi, gitu,” tambahnya.