Komisi V Dorong Percepatan Bedah 400 Ribu Rumah: Presiden Perhatian ke Rakyat

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan realisasi program bedah rumah dengan sasaran 400 ribu unit pada 2026. Ia menilai peningkatan jumlah tersebut kudu bisa memperbaiki kualitas hidup masyarakat nan membutuhkan.

“Program bedah rumah ini adalah salah satu program kerakyatan nan menunjukkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil,” kata Andi Iwan, Senin (13/4).

Menurut Iwan, sasaran pembaharuan tersebut menunjukkan arah kebijakan perumahan nasional nan lebih menekankan kualitas hunian. Ia menegaskan capaian sasaran kudu diiringi akibat nyata bagi masyarakat.

“Maka nan paling krusial adalah bukan hanya sekadar targetnya terpenuhi, tapi gimana program bedah rumah ini dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat, khususnya nan saat ini tempat tinggalnya belum layak,” ucap Iwan.

Program bedah rumah 2026 bakal dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan sasaran 400 ribu unit secara nasional. Iwan menilai program tersebut krusial untuk menyediakan kediaman layak.

“Program ini adalah program nan sangat baik lantaran bermaksud menyediakan kediaman nan layak bagi masyarakat. Ini bukti keberpihakan Pemerintahan Pak Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Ia menambahkan, peningkatan jumlah pembaharuan kudu diiringi penerapan nan baik di lapangan.

“Maka gebrakan nan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan meningkatkan secara signifikan jumlah rumah nan bakal direnovasi ini, kudu dibarengi dengan penerapan nan baik di lapangan,” ungkap Iwan Aras.

Iwan juga mengingatkan pentingnya pemetaan penerima faedah secara jeli oleh Kementerian PKP.

“Ketepatan membaca rumah mana nan paling memerlukan intervensi. Selain berpijak pada kesesuaian info dan laporan dari Pemda, krusial juga memastikan dengan kondisi di lapangan,” jelas Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II itu.

Ia mendorong pertimbangan jika ditemukan ketidaktepatan penerima bantuan.

“Dan andaikan di lapangan ditemukan ketidaktepatan penerima manfaat, Kementerian PKP dapat melakukan penyesuaian. Jadi koreksi juga bagi DTSEN dan Pemda andaikan ada temuan, ini kan juga sekaligus corak kerja sama dan kolaborasi,” urai Iwan.

“Harapannya agar masyarakat nan menjadi sasaran dari program bedah rumah namun tidak ikut terdata dengan beragam alasan, mereka bisa memperoleh haknya lantaran tujuan dari Pak Prabowo kan itu, meningkatkan taraf hidup rakyat kecil,” sambungnya.

Selain itu, dia menilai kerjasama dengan beragam pihak krusial untuk mendukung penyelenggaraan program.

“Kami juga mendorong agar Kementerian PKP bisa bekerja-sama dengan beragam stakeholder mengenai untuk mendukung teknis dari program ini. Termasuk dengan BUMN dan swasta sebagai bagian dari CSR mereka,” terangnya.

Politikus Gerindra itu menyoroti peran pemerintah wilayah dalam pemerataan program.

“Namun pemerataan faedah dan kualitas penyelenggaraan sangat berjuntai pada kapabilitas teknis daerah. Maka peran Pemda di sini juga sangat krusial,” ucap Iwan Aras.

Ia menilai program bedah rumah dapat menggerakkan ekonomi lokal. “Sudah pasti program ini dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. Karena pemenuhan bahan material diambil dari toko alias upaya lokal, dan tukang gedung juga dari penduduk setempat. Ini sekaligus menyerap tenaga kerja di seluruh wilayah Tanah Air,” tambahnya.

Menurutnya, program bedah rumah juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program bedah rumah pada prinsipnya sejalan dengan program kerakyatan Pak Prabowo lainnya seperti MBG, nan sasarannya pun sama langsung menyentuh rakyat,” kata Iwan.

“Dengan tempat tinggal nan layak, maka hidup masyarakat menjadi lebih sehat, anak-anak terbebas dari stunting, dan tentunya ini menjadi upaya Pemerintah mengurangi kemiskinan,” lanjutnya.

Ia menegaskan pentingnya akibat langsung bagi ketahanan keluarga.

“Rumah nan lebih layak berfaedah pengeluaran kesehatan dapat ditekan, akibat kerusakan saat musim hujan dapat berkurang, dan ruang hidup anak menjadi lebih kondusif untuk tumbuh,” urai Iwan.

Komisi V DPR, lanjutnya, bakal mengawal penyelenggaraan program tersebut.

“Kami memberikan support bagi Kementerian PKP agar dapat melaksanakan program bedah rumah ini secara maksimal sehingga masyarakat betul-betul dapat memperoleh faedah dari program Pemerintah,” tegasnya.

Iwan juga mengapresiasi upaya peningkatan keahlian Kementerian PKP.

“Kami memandang ada peningkatan diagram pencapaian dibandingkan sebelumnya. Dan Komisi V DPR berambisi agar pencapaian dan keahlian dari Kementerian PKP bisa terus on the track,” sebut Iwan.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bedah rumah terletak pada seberapa jauh rumah nan diperbaiki betul-betul mengubah kondisi hidup family nan selama ini tinggal dalam keterbatasan,” pungkasnya.