Komisi IX DPR Dukung BGN Moratorium Pembangunan SPPG

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menerapkan moratorium pembangunan dapur alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, keputusan itu tepat untuk memperkuat kualitas program sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.

"Kami menyambut baik beragam langkah pembenahan nan diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran konsentrasi dari jumlah menjadi kualitas MBG," kata Charles dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6)

Ia menilai program MBG perlu diarahkan menjadi instrumen intervensi gizi nan lebih tepat sasaran, terutama bagi golongan rentan seperti balita, anak usia sekolah dari family kurang mampu, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan tingkat kerawanan gizi nan tinggi.

"Terlebih dalam kondisi finansial negara nan sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan nan bijak dan bertanggung jawab," ujarnya.

Charles mengatakan keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan dari keahlian program dalam memperbaiki status gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Tidak semua anak kudu menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka nan menghadapi akibat kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi," katanya.

Kepala BGN Nanik S Deyang sebelumnya menyatakan bakal melakukan penataan menyeluruh terhadap Program MBG.

Nanik mengatakan konsentrasi utama kepemimpinannya adalah memperkuat tata kelola program agar faedah MBG tetap optimal tanpa membebani finansial negara.

"Seperti nan beberapa waktu lampau saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah sasaran dari nan kita berikan, gizi," kata Nanik.

Menurut Nanik, program MBG tidak hanya berfaedah sebagai instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mempunyai akibat ekonomi luas lantaran menggerakkan rantai pasok pangan, pelaku upaya lokal, hingga sektor jasa pendukung di beragam daerah.

Salah satu langkah nan diambil adalah BGM memutuskan menerapkan moratorium pembangunan dapur baru.

Ia menjelaskan pengedaran dapur MBG saat ini tetap memerlukan penataan agar lebih merata dan sesuai kebutuhan riil di setiap wilayah.

BGN juga bakal mempercepat penyelenggaraan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, BGN bakal memperkuat konsentrasi program kepada golongan nan disebut 3B, ialah ibu mengandung (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

(yoa/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]