Komisi B DPRD DKI Minta Kenaikan Tarif Transjabodetabek Tak Terlalu Jomplang

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyebut pihaknya telah rapat dengan PT Transjakarta membahas rencana kenaikan tarif TransJabodetabek. Dia meminta penyesuaian tarif Transjakarta, termasuk Transjabodetabek jangan terlalu jomplang.

"Kemarin kebetulan kita panggil TransJakarta untuk rapat kerja berbareng mengenai dengan statemen dari Pemprov ada kenaikan tarif Rp 10 ribu dan Rp 15 ribu, tentunya saya menanyakan secara langsung seperti apa ini," kata Nova Paloh kepada wartawan, Sabtu (12/6/2026).

Dia menyebut kondisi fiskal Pemprov DKI Jakarta tengah mengalami goncangan imbas kondisi dunia nan terjadi saat ini. Kemudian, dia mengungkap beban anggaran nan kudu dikeluarkan Pemprov DKI untuk mensubsidi jasa PT Transjakarta.

"Transjakarta itu kurang lebih 1,4 juta penumpang per hari, 400 jutaan (penumpang) per tahun, itu kudu kita subsidi kurang lebih Rp 9 ribuan per penumpang, dan Jaklinko itu gratis. Artinya memang kondisi fiskal ini lagi tidak bagus, memang ada wacana dari Pemprov untuk meningkatkan (tarif)," ucapnya.

Nova Paloh mendorong agar PT Transjakarta berbincang dengan para pengguna jasa Transjabodetabek sebelum menetapkan penyesuaian tarif baru. Dia minta kenaikan tarif Transjabodetabek bisa tetap terjangkau oleh masyarakat.

"Saya sampaikan bisa nggak jika misalnya pun naik, jangan terlalu jomplang tapi kudu dilihat lagi, kudu FGD (forum group discusion) dulu nih untuk gimana sih kesiapan masyarakat," ujar Nova.

"Ini kudu ada FGD denger pendapat masyarakat, nan wajar itu berapa. Saya mengerti kondisi ini, bahwa dengan 1 tahun itu Transjakarta itu kudu disubsidi sampai dengan Rp 4 triliun," imbuhnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI memang berencana menyesuaikan tarif jasa Transjabodetabek menyusul pengoperasian sejumlah rute baru nan menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, termasuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.

Pemprov DKI menilai tarif Rp 3.500 nan saat ini bertindak tidak lagi relevan untuk sejumlah rute antarkota dengan jarak tempuh nan lebih panjang. Meski begitu, pemerintah memastikan penyesuaian tarif tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat sekaligus keberlanjutan jasa transportasi publik.

(fas/idn)