Ketua Oposisi Taiwan Kunjungi Beijing, Sinyal Dialog Konstruktif atau Bagian Propaganda?

Ketua partai oposisi Kuomintang (KMT) Taiwan, Cheng Li-wun melakukan kunjungan langka ke China. (Foto: China Daily)

JAKARTA – Ketua partai oposisi Kuomintang (KMT) Taiwan, Cheng Li-wun pekan ini melakukan perjalanan langka ke Beijing, China untuk berjumpa dengan Presiden Xi Jinping dalam apa nan disebut sebagai “misi perdamaian.” Pertemuan ini berjalan dalam format nan sangat terstruktur, dengan jabat tangan, pernyataan mengenai “pembangunan damai,” dan rayuan menjaga stabilitas di Selat Taiwan.

Namun, sejumlah analis mengatakan bahwa di kembali tampilan perbincangan tersebut, tujuan strategis Beijing terhadap Taiwan tidak banyak berubah. Partai Komunis Tiongkok (PKT) tetap menginginkan kontrol terhadap pulau tersebut. Mereka pesimis, memandang bahwa pertemuan ini bukanlah diplomasi melainkan sandiwara, sebuah misi sia-sia nan berisiko melegitimasi kampanye Beijing untuk mencaplok Taiwan.

Tujuan Akhir Beijing Terhadap Taiwan

Presiden China Xi Jinping telah menjadikan reunifikasi dengan Taiwan sebagai pilar utama visi nasionalnya. Dalam pidato-pidatonya di Kongres Rakyat Nasional dan kongres Partai, dia menyatakan bahwa penggabungan Taiwan ke dalam Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah bagian dari misi berhistoris dan arah besar politik negara.

Pembangunan militer PKT di sekitar Selat Taiwan, pemaksaan ekonomi, dan isolasi diplomatik terhadap Taipei semuanya memperkuat tujuan tunggal ini. Karena itu, analis menilai bahwa perbincangan dengan tokoh oposisi seperti Cheng hanya ditoleransi sejauh perihal itu memajukan narasi Beijing tentang reunifikasi.

Dilansir European Times, Kamis (9/4/2026), bagi KMT, keterlibatan dengan Beijing dipandang sebagai langkah pragmatis, sebuah upaya untuk mengurangi ketegangan dan menunjukkan relevansi dalam politik Taiwan nan terpolarisasi. Namun, ketimpangan kekuatan antara Beijing dan Taipei membikin ruang mobilitas KMT terbatas. PKT mendikte syarat keterlibatan, sementara KMT berisiko dianggap sebagai cerobong pengaruh Beijing. Dalam konteks kerakyatan Taiwan, perihal ini merusak kredibilitas partai di mata pemilih nan menghargai kedaulatan.