Ketua Komisi IX DPR Tegaskan Nilai TKD 2027 Belum Final, Kawal Pembahasan

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan besaran transfer ke wilayah (TKD) tahun anggaran 2027 belum ditetapkan secara final. Menurutnya, nomor resmi TKD tetap menunggu proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 nan bakal disampaikan pemerintah kepada DPR.

Misbakhun mengatakan beragam nomor nan beredar sebaiknya dibaca sebagai bagian dari dinamika pembahasan kebijakan fiskal, bukan sebagai keputusan akhir. Karena itu, dia meminta pemerintah wilayah tetap mengikuti proses APBN secara proporsional.

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah. Karena itu, Komisi XI bakal mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah," kata Misbakhun kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Misbakhun menilai bahwa dari pembahasan awal antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR, pemerintah membuka ruang agar TKD 2027 dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia menegaskan besaran akhirnya tetap kudu menunggu keputusan resmi dalam siklus pembahasan RAPBN.

Misbakhun mencontohkan pada APBN 2026 alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun setelah adanya tambahan Rp43 triliun dari rancangan awal. Menurut Misbakhun, pengalaman pembahasan APBN 2026 menunjukkan bahwa aspirasi wilayah tetap menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam menentukan kreasi kebijakan fiskal.

"Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus meminta agar pembangunan nan dilaksanakan pemerintah wilayah tetap memperoleh ruang fiskal nan memadai, terutama untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," ujarnya.

Dalam konteks nan lebih luas, Misbakhun menilai keberpihakan APBN kepada wilayah tidak semata-mata ditentukan oleh satu pos anggaran. Dalam volume APBN nan terus berkembang, kata Misbakhun, pembangunan dapat dijalankan melalui TKD maupun shopping pemerintah pusat, sepanjang manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat di daerah.

"Yang paling krusial adalah rakyat di wilayah tetap memperoleh faedah pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya kudu nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Misbakhun.

(rfs/gbr)