Ketua Banggar DPR Sebut APBN 2026 Masih Aman dan Terkendali

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada dalam jalur nan sehat dan terkendali, meski belakangan muncul beragam rumor mengenai potensi pelebaran defisit hingga kekhawatiran APBN jebol.

Menurut Said, kritik dan sirine kewaspadaan nan disampaikan sejumlah pengamat maupun akademisi perlu diapresiasi sebagai corak kepedulian terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun, dia menilai sejumlah parameter ekonomi dan keahlian APBN justru menunjukkan ketahanan nan cukup baik di tengah tekanan global.

"Di luar ekspektasi sejumlah pihak, nyatanya kita bisa tumbuh 5,6%. Memang ada aspek musiman, ialah ramadhan dan lebaran nan mendorong tingkat permintaan rumah tangga. Faktor musiman itu menggerakkan industri, perdagangan, transportasi, hotel dan restoran sebagai penopang pertumbuhan," ujar Said dalam keterangannya dikutip Senin (11/5).

Kemudian, shopping pemerintah pada kuartal I 2026 tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26 persen. Menurutnya, langkah percepatan shopping tersebut layak diapresiasi lantaran bisa menggerakkan sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran.

"Kuartal I 2026 shopping pemerintah bisa tumbuh 21,81% (yoy), dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26%. Strategi ini patut kita apresiasi," ujar Said.

Selain pertumbuhan ekonomi, Said menyebut sejumlah parameter lain juga menunjukkan resiliensi ekonomi nasional nan tetap terjaga. Neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS dan telah memperkuat positif selama 71 bulan berturut-turut. Sementara itu, pertumbuhan angsuran perbankan juga tetap bergerak positif.

Kinerja APBN kuartal I 2026 pun dinilai cukup solid. Pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun alias tumbuh 10,5 persen (yoy), ditopang penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun nan tumbuh 20,7 persen secara tahunan.

Said menjelaskan, dari selisih kurang bayar dan lebih bayar pajak, pemerintah apalagi tetap mencatat surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun.

"Dengan demikian pemerintah tetap punya 'tabungan' pajak lagi," katanya.

Meski demikian, dia mengakui tantangan tetap muncul dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama akibat penurunan lifting migas dan rendahnya nilai Indonesian Crude Price (ICP). Namun, kata dia, kondisi tersebut bakal membaik pada kuartal II 2026 seiring kenaikan nilai minyak bumi dan mulai pulihnya operasi hulu migas.

"Selebihnya PNBP non migas semuanya tumbuh positif. Kabar baiknya lagi, lantaran penerimaan pajak tumbuh positif, sehingga bisa menopang kebutuhan untuk percepatan shopping program dan modal," ujarnya.

Di sisi shopping negara, realisasi hingga kuartal I 2026 mencapai Rp815 triliun alias tumbuh 31,4 persen (yoy). Mayoritas shopping berasal dari shopping pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun nan difokuskan untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Strategi percepatan shopping itu memang berakibat pada pelebaran defisit APBN menjadi Rp240,1 triliun alias setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun Said menilai nomor tersebut tetap dalam pemisah kondusif dan terkendali.

"APBN 2026 merencanakan defisit sebesar Rp689,1 triliun setara 2,68 persen PDB," ujarnya.

Ia memperkirakan pemerintah bakal memilih strategi refocusing anggaran di tengah tekanan eksternal seperti kenaikan nilai minyak dan depresiasi rupiah.

Dengan strategi tersebut, Said memproyeksikan defisit APBN hingga akhir tahun justru berpotensi lebih rendah dari sasaran awal, ialah di kisaran 2,56 persen PDB alias sekitar Rp658,3 triliun.

"Karena pilihan ini, saya memperkirakan defisit APBN apalagi bakal lebih rendah dari rencana, di kisaran 2,56% PDB, setara Rp658,3 triliun," kata Said.

Said juga meluruskan rumor nan menyebut saldo APBN 2026 hanya tersisa Rp120 triliun. Menurutnya, Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp420 triliun tetap utuh.

"SAL tetap utuh sebesar Rp420 triliun, apalagi pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank himbara. Sesuai ketentuan Undang Undang APBN, SAL hanya bisa digunakan shopping jika ada persetujuan DPR," kata Said.

Meski optimistis terhadap kondisi fiskal nasional, Said mengingatkan pemerintah tetap perlu waspada menghadapi tantangan kuartal II 2026, mulai dari kenaikan nilai komoditas hingga tekanan eksternal global.

Ia mendukung langkah safe mode nan dijalankan pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, pembentukan Bond Stabilizer Fund, hingga publikasi panda bond.

"Dengan kebijakan safe mode, dengan serta merta bakal meredam kebutuhan pembiayaan nan besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi susah untuk membiyai biaya dana (cost of fund) nan mahal," ujar Said.

Di sisi lain, Said menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum untuk memperkuat sektor-sektor utama penopang ekonomi nasional seperti manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor tersebut berkontribusi lebih dari 63 persen terhadap PDB nasional dan menyerap kebanyakan tenaga kerja Indonesia.

Karena itu, dia mendorong arah kebijakan fiskal nan lebih ekspansif melalui insentif dan pembenahan ekosistem investasi agar sektor-sektor tersebut tumbuh lebih kuat dan bisa menciptakan lapangan kerja umum dalam jumlah besar.

"Untuk itu, pemerintah perlu program quick win nan terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, bangunan dan pertambangan," ujar Said.

(inh)

Add as a preferred
source on Google