Ketua Banggar DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Polemik Desil

ilustrasi desil.(MI)

KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan kecermatan info desil penerima subsidi guna mengatasi masalah inclusion error dan exclusion error nan dinilai tetap kerap terjadi. Hal tersebut disampaikan Said dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI berbareng pemerintah dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

Said menyoroti tetap banyaknya kasus tidak tepat sasaran, di mana masyarakat miskin nan berkuasa justru terlempar dari daftar penerima, sementara golongan bisa malah menikmati subsidi. Ia menilai masalah validitas info dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) perlu dibenahi secara mendasar.

"Yang berkuasa menerima tidak menerima, lantaran dia semestinya posisi desil tiga, tiba-tiba desilnya sembilan. nan berkuasa menerima tidak menerima, nan tidak berkuasa menerima dia menerima. Ini problem besar nan membikin kata tepat sasaran menjadi bias," kata Said.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi verifikasi nan lebih modern, seperti penggunaan identifikasi biometrik sidik jari alias retina mata bagi penerima bantuan.

Selain masalah data, Said turut mempertanyakan efektivitas dan relevansi anggaran kompensasi daya untuk sektor industri. Ia mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan pengalihan anggaran kompensasi tersebut guna memperkuat subsidi langsung bagi masyarakat kelas bawah.

"Apakah industri-industri kita tetap layak dapat kompensasi? Kalau memang layak, berfaedah ada nan perlu dievaluasi dari sisi efisiensinya. nan mau kami pastikan adalah subsidi betul-betul diterima oleh masyarakat nan berhak," tegas Said.

Merespons kritik tersebut, pihak pemerintah menjelaskan bahwa DTSN terus diperbarui secara berkala melalui integrasi info kementerian/lembaga, pemda, ground check, hingga sistem usul-sanggah masyarakat. Per 10 Juli 2026, DTSN jenis 3 tercatat telah mencakup 290,13 juta info perseorangan dan 95,98 juta info family untuk meminimalkan potensi kesalahan pendataan. (Faj/P-3)