Ketika Kursus Mengubah Hidup: Belajar Sepanjang Hayat sebagai Jalan Menuju Kemandirian

Yaya Sutarya, Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen(Dok.Pribadi)

Belajar Tak Pernah Berhenti: Antara Depri dan 9,9 Juta NEET

"Belajarnya menyenangkan dan sangat berdampak. Ini perihal baru bagi saya, dan betul-betul menjadi bekal hidup," tutur Depri Eka Pratama. Waktu saya temui beberapa pekan lampau di Yogyakarta, dia baru saja selesai melayani pengguna di salah satu dari empat gerai Kingbab.yaay miliknya. Omzetnya mencapai Rp64-75 juta per bulan—capaian nan susah dibayangkan saat dia tetap menjadi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nan bingung mencari arah.

Depri bukan sekadar kisah sukses wirausaha muda. Ia adalah bukti paling konkret dari sebuah konsep nan di Indonesia tetap sering terlupakan: pendidikan adalah perjalanan seumur hidup, bukan bekal nan lenyap di piagam terakhir.

Konsep pembelajaran sepanjang hayat—lifelong learning—memang terdengar seperti semboyan di arsip kebijakan. Tapi di negara dengan 9,9 juta anak muda NEET (Not in Employment, Education, or Training) pada tahun 2024, dan 7,24 juta penganggur terbuka per Februari 2026, konsep ini bukan lagi kemewahan. Ia adalah kebutuhan darurat.

Data berbincang dengan keras. Sekitar 30 persen perusahaan di Indonesia kesulitan merekrut talenta berkualitas. Empat puluh lima persen pengusaha memperkirakan persaingan talenta bakal semakin ketat. Tiga puluh lima persen menyebut keahlian digital sebagai halangan terbesar—namun hanya 19 persen pekerja muda nan mempunyai kualifikasi sesuai (PwC Hopes and Fears Survey 2025).

Di sinilah lifelong learning menunjukkan urgensinya. Dunia kerja berubah begitu cepat—otomatisasi, kepintaran buatan, ekonomi hijau—sehingga keahlian nan relevan hari ini bisa usang besok pagi. Tidak ada piagam nan cukup untuk seumur hidup. Pendidikan umum memberi fondasi, tapi hanya pembelajaran berkepanjangan nan bisa menjaga seseorang tetap relevan.

Sekitar 40 hingga 45 persen generasi Milenial dan Gen Z Indonesia tidak menyelesaikan pendidikan menengah atas (Sensus BPS 2020). Mereka bukan anak-anak malas—sebagian besar terpaksa berakhir lantaran ekonomi keluarga, alias memang tidak cocok dengan sistem sekolah formal. Bagi mereka, pendidikan umum telah menutup pintu. Lalu ke mana mereka kudu berpaling?

Jawabannya ada di lembaga kursus dan pelatihan—LKP—sebanyak 12.949 unit nan tersebar di seluruh Indonesia. LKP adalah prasarana lifelong learning nan paling dekat dengan masyarakat. Mereka menawarkan pendidikan kedua, ketiga, apalagi keempat bagi siapa pun nan mau terus belajar dan meningkatkan keterampilan—tanpa kudu kembali ke bangku sekolah formal.

Kursus bukan sekadar pelengkap di sela-sela rutinitas, melainkan degub dari lifelong learning: langkah seseorang terus memperbarui pengetahuan, menjaga daya saing, dan tetap relevan di tengah perubahan kerja, teknologi, dan masyarakat. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menegaskan bahwa belajar sepanjang kehidupan mencakup semua usia, semua konteks hidup, dan beragam corak pembelajaran umum maupun nonformal, sehingga kursus justru menjadi pintu nan konkret agar pendapat itu datang dalam keseharian.
Salah satu praktik baik lifelong learning di bumi Internasional, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Singapura, lewat program berjudul SkillsFuture. Sebuah aktivitas nasional nan diluncurkan pada tahun 2015 ditujukan untuk memberi kesempatan kepada penduduk Singapura mengembangkan potensi diri sepanjang hidup. Program ini berpusat pada angsuran pelatihan, kursus pra-persetujuan, dan jalur reskilling nan dirancang agar pembelajaran tidak berakhir setelah sekolah formal.

Dari sisi sasaran usia, kreasi awalnya paling menonjol ditujukan kepada penduduk berumur 25 tahun ke atas melalui SkillsFuture Credit senilai S$500, nan dapat dipakai untuk kursus-kursus nan disetujui. Dalam pengembangan berikutnya, Singapura juga menambah konsentrasi pada pekerja usia 40 tahun ke atas lewat SkillsFuture Level-Up Programme untuk memperkuat transisi pekerjaan dan peningkatan keahlian pada fase pertengahan karier.

Kekuatan model Singapura bukan hanya pada kursusnya, tetapi pada langkah gimana negara membikin kursus menjadi bagian dari sistem sosial-ekonomi: ada subsidi, pengakuan kompetensi, jalur belajar fleksibel, dan keterhubungan kuat dengan kebutuhan bumi kerja. Itulah sebabnya lifelong learning di Singapura tidak berakhir sebagai slogan, melainkan menjadi sistem nan mendorong produktivitas dan penyesuaian tenaga kerja.

Di kembali sebuah lembaga kursus nan tampak sederhana—sebuah ruang belajar, beberapa meja, seorang instruktur, dan siswa nan datang sepulang kerja—sebenarnya sedang dibangun jembatan nan lebih besar: jembatan agar belajar tidak berakhir di sekolah dan tidak terputus oleh usia, status, alias alamat tinggal. Karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus krusial dibaca bukan sebagai arsip administratif belaka, melainkan sebagai upaya negara menata ekosistem agar kursus betul-betul menjadi bagian dari lifelong learning: lembaga kudu berizin, pembimbing perlu kompeten, kurikulum mesti mengenai kebutuhan industri, dan sertifikat dari LKP terakreditasi kudu punya daya guna nan diakui secara nasional.

Yang membikin kebijakan ini bernapas adalah ekosistem nan mengitarinya: pemerintah wilayah nan tidak hanya menunggu petunjuk pusat, bumi upaya nan membuka kebutuhan keahlian dengan jujur, dan masyarakat nan mulai memandang kursus sebagai investasi martabat, bukan jalan pintas. UNESCO sendiri menegaskan bahwa pembelajaran sepanjang kehidupan kudu inklusif dan efektif untuk semua, sehingga keberhasilan kursus sangat berjuntai pada akses nan adil, pengakuan terhadap hasil belajar, serta keterhubungan nan nyata dengan bumi kerja; di Indonesia, arah itu mulai tampak ketika program PKW dan PKK 2026 di 248 LKP menunjukkan hasil konkret, dengan sebagian besar peserta bisa membuka upaya alias memperoleh pekerjaan dalam waktu relatif singkat.

Pada titik inilah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 24 Tahun 2025 layak dipandang sebagai fondasi, bukan puncak. Ia memberi kerangka agar kursus tidak lagi melangkah sendiri-sendiri, melainkan ditopang oleh standar mutu, sertifikasi, dan pengakuan resmi; tetapi agar kebijakan ini menjadi pilihan pemerintah dan masyarakat, perlu ruang pembiayaan nan terjangkau, kampanye publik nan mengubah stigma, jalur mikro-kredensial nan tersambung ke KKNI, dan kemauan industri untuk duduk berbareng menyusun kebutuhan keterampilan. Ketika semua unsur itu bertemu, kursus tidak lagi terasa seperti pengganti kelas dua, melainkan jalan nan sah, modern, dan masuk logika untuk memelihara daya hidup penduduk di tengah perubahan zaman.

Kembali ke Depri: Pendidikan nan Tak Berujung

Waktu saya bertanya pada Depri—andai PKW tidak ada, di mana dia sekarang?—ia menjawab dengan jujur: entah. "Mungkin tetap bingung, tetap coba-coba," katanya.

Depri dan 16 karyawannya adalah bukti paling sederhana bahwa lifelong learning bekerja. Ia mengambil satu program kursus, lampau terus belajar mengembangkan usahanya hingga mempunyai outlet keempat. Pendidikannya tidak berakhir di PKW—ia terus belajar dari pasar, dari pelanggan, dari kegagalan dan kesuksesan.

Kursus bukan sekadar pelatihan. Dalam kerangka pembelajaran sepanjang hayat, dia adalah jembatan antara keterbatasan masa lampau dan kemungkinan masa depan. Antara 9,9 juta NEET dan mimpi mereka. Antara Depri nan bingung dan Depri nan sekarang menjadi majikan bagi 16 orang.

Pertanyaannya: akankah kita bersama-sama membangun jembatan itu? Atau membiarkan jutaan anak muda lainnya tetap menunggu di seberang? (*)

Depri Eka Pratama di depan gerai Kingbab.yaay keempatnya di Jalan Gatak, Brajan, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.