2 bulan yang lalu
Ilustrasi kerusuhan suporter klub sepak bola Indonesia.(Freepik)
KERUSUHAN suporter kembali menjadi sorotan setelah beragam kejadian di kejuaraan sepak bola Indonesia terus berulang dan memicu kerugian besar bagi klub.
Fenomena kerusuhan suporter kembali mencoreng sepak bola Indonesia. Aksi turun ke lapangan, penyalaan flare, hingga perusakan akomodasi stadion terus terjadi dan berujung pada hukuman berat dari Komisi Disiplin PSSI. Berulangnya kejadian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas balasan nan selama ini dijatuhkan kepada klub.
Pengamat sepak bola, Doni Setiabudi, menilai balasan nan diberikan sebenarnya sudah cukup berat dan sangat merugikan klub, terutama dari sisi finansial.
"Kalau saya berkaca dari beberapa pertandingan terakhir nan memang sering terjadi kerusuhan alias suporter masuk ke lapangan, sebenarnya balasan itu cukup terasa. Contohnya Persib Bandung nan kena denda AFC sampai Rp3,5 miliar dan larangan didampingi penonton beberapa pertandingan. Itu jelas berat dan sangat merugikan klub," ujar Doni.
Menurut laki-laki nan berkawan disapa Kang Jalu itu, penerapan hukuman kudu dilakukan secara konsisten sesuai izin nan bertindak dan tidak dipengaruhi persepsi terhadap klub tertentu.
"Kalau regulasinya mengatakan pelanggaran tertentu hukumannya sekian, ya kudu diterapkan seperti itu. Jangan sampai hukuman muncul berasas persepsi alias suka tidak suka terhadap klub tertentu," kata Doni.
Dalam beberapa musim terakhir, sejumlah klub memang kudu menerima akibat besar akibat ulah suporternya. Persela Lamongan misalnya pernah mendapat balasan larangan bermain tanpa penonton selama satu musim akibat kerusuhan suporter.
Sanksi tersebut membikin klub kehilangan pemasukan dari pertandingan dan berakibat terhadap kondisi finansial tim hingga sejumlah penanammodal memilih mundur.
Kasus serupa juga dialami Persipura Jayapura nan baru saja menerima balasan bermain tanpa penonton selama satu musim. Kondisi itu membikin klub kudu menanggung biaya operasional lebih besar, terutama untuk kebutuhan akomodasi dan transportasi tim, sementara pemasukan tiket praktis hilang.
Terbaru, kejadian kembali terjadi pada laga PSM Makassar melawan Persib Bandung ketika oknum suporter masuk ke lapangan dan berpotensi membikin klub terkena hukuman tambahan.
Selain soal penegakan aturan, Doni juga menyoroti budaya suporter di Indonesia nan dinilai tetap belum siap menerima kekalahan. Menurut dia, edukasi kepada suporter menjadi perihal krusial lantaran sepak bola selalu menghadirkan tiga kemungkinan hasil, ialah menang, kalah, alias seri.
Ia menilai kerusuhan nan terjadi bukan hanya merugikan klub secara finansial, tetapi juga merusak atmosfer pertandingan dan mengganggu kenyamanan penonton lain di stadion. "Walaupun mereka bilang cinta klub, tapi jika tindakannya merugikan klub, ya sebenarnya kita tidak butuh suporter seperti itu," tegasnya.
Doni juga menilai balasan larangan datang di stadion mulai kehilangan efektivitas. Karena itu, dia mendorong adanya sistem pendataan suporter nan lebih modern, termasuk penggunaan teknologi pengenal wajah alias face recognition seperti di sejumlah liga luar negeri.
Menurut dia, teknologi tersebut dapat membantu mengidentifikasi pelaku kerusuhan sehingga tidak bisa kembali masuk stadion. "Kalau memang mau ada pengaruh jera, pelaku kerusuhan kudu bertanggung jawab langsung. Jangan hanya klub nan dihukum. Kalau perlu dikaitkan juga dengan pidana," katanya.
Selain penegakan aturan, Doni menilai klub juga kudu lebih aktif membangun komunikasi dengan organisasi suporter melalui forum rutin alias sarasehan agar mereka memahami kondisi finansial klub.
Ia mencontohkan, pemasukan klub banyak tergerus akibat denda dan hukuman nan muncul lantaran pelanggaran suporter. "Misalnya dijelaskan bahwa pemasukan klub banyak lenyap lantaran denda akibat pelanggaran suporter. Kalau stadion kondusif dan sponsor masuk lebih banyak, efeknya tiket bisa lebih murah dan akomodasi lebih baik."
"Jadi suporter juga kudu sadar bahwa menjaga keamanan stadion itu menguntungkan mereka sendiri," lanjutnya.
Pendapat serupa disampaikan Chief Executive Officer Deltras FC Sidoarjo, Amir Burhanuddin. Ia menilai akar persoalan tetap berada pada perilaku suporter nan kudu berubah.
"Perilaku supporter nan kudu berubah, jangan semaunya sendiri. Sepak bola itu kudu siap menang dan kalah. Jujur saja, makin ke sini perilaku suporter makin meresahkan publik dan pengelola klub," ujar Amir.
Menurut Amir, keputusan Komdis PSSI sejauh ini sebenarnya sudah sesuai aturan, meski klub tetap menjadi pihak nan paling dirugikan akibat ulah oknum suporter. "Putusan Komdis PSSI sebenarnya sudah sesuai ketentuan, meski tetap klub nan sejatinya dirugikan," katanya.
Ia juga menilai edukasi dan sosialisasi kepada suporter sebenarnya sudah sering dilakukan, tetapi perubahan perilaku belum sepenuhnya terjadi. "Mau formula apa pun jika perilaku suporter kita tidak berubah ya susah. Edukasi dan sosialisasi menurut kami sudah tidak kurang-kurang," ungkap Amir.
Amir menegaskan abdi negara keamanan sekarang tidak lagi memberikan toleransi terhadap tindakan nan melanggar norma di stadion. "Mereka kudu disamakan dengan masyarakat umum. Kalau melanggar ya ditindak," tegasnya.
Berulangnya kerusuhan suporter sekarang menjadi sirine serius bagi sepak bola Indonesia. Dampaknya tidak hanya berupa denda dan balasan tanpa penonton, tetapi juga menakut-nakuti suasana industri sepak bola nasional.
Ketika klub terus dibebani hukuman dan kerugian finansial, sponsor berpotensi kehilangan minat untuk berinvestasi. Situasi tersebut pada akhirnya membikin klub menjadi pihak nan paling terbebani, sementara kejuaraan juga kehilangan nilai profesionalismenya.
Karena itu, pembenahan sepak bola Indonesia dinilai tidak cukup hanya melalui hukuman. Dibutuhkan kerja sama antara PSSI, operator liga, klub, abdi negara keamanan, hingga suporter agar atmosfer sepak bola nasional dapat berkembang menjadi lebih aman, sehat, dan profesional.(Ndf/P-3)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·