Kepala KSP Dudung Tiba-Tiba Bicara Soal Logam Tanah Jarang, Ada Apa?

50 menit yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, menegaskan pentingnya penguasaan rantai pasok Logam Tanah Jarang (LTJ) alias Rare Earth Elements (REE) sebagai penentu daya saing global, ketahanan ekonomi, dan pertahanan nasional Indonesia.

Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Indonesia dikaruniai potensi besar berupa persediaan sekitar 350 ribu ton REO (Rare Earth Oxides). Namun demikian, potensi tersebut belum memberikan nilai tambah nan optimal bagi perekonomian nasional. Padahal, Logam Tanah Jarang merupakan bahan baku utama bagi industri strategis masa depan, mulai dari semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, daya terbarukan, hingga teknologi pertahanan canggih.

"Logam Tanah Jarang kudu dipahami sebagai pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan. Nilai tambah terbesar justru tercipta setelah proses pemisahan, pemurnian, hingga menjadi magnet permanen dan komponen industri berteknologi tinggi," tegas Dudung, dalam pernyataannya, dikutip Selasa (28/7/2026).

Untuk itu, KSP mengawal secara ketat agar kebijakan hilirisasi LTJ melangkah di atas landasan norma nan kuat dan memberikan kepastian berusaha. Pemerintah telah menyiapkan kerangka izin pelaksana nan komprehensif, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya, hingga Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025.

Dudung juga memaparkan bahwa pengelolaan LTJ di dalam negeri tetap menghadapi beragam tantangan nyata. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, belum optimalnya standar izin dan pengawasan, lemahnya sistem pencatatan rantai pasok (traceability), hingga adanya akibat kebocoran sumber daya akibat ekspor nan belum berbobot tambah maksimal.

Selain itu, dibutuhkannya koordinasi nan lebih erat antarinstansi menjadi kunci utama agar seluruh kebijakan dapat melangkah konsisten.

Langkah pembenahan tata kelola LTJ ini sejalan dengan pengarahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita dan RPJMN 2025-2029, bahwa hilirisasi sumber daya alam merupakan salah satu instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

"Hilirisasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai membangun akomodasi pengolahan, tetapi kudu bisa membentuk ekosistem industri nasional nan menghasilkan produk berbobot tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global," terang Kepala Staf Kepresidenan.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, KSP mendorong strategi nasional pengembangan LTJ nan dijalankan secara simultan melalui lima pilar utama, ialah penguatan izin dan tata kelola, pembangunan ekosistem industri dan teknologi pengolahan, penguatan aspek lingkungan dan keberlanjutan, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia nasional, serta penguatan diplomasi ekonomi global.

"Peran KSP bukan mengambil alih kewenangan kementerian/lembaga, melainkan memastikan koordinasi lintas sektor melangkah baik, mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta mempercepat pengambilan keputusan agar sasaran hilirisasi nasional tercapai," jelasnya

Turut datang dalam rapat koordinasi perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, serta perwakilan Danantara. Selain itu, datang juga pihak Perminas, MIND ID, PT Sucofindo, PT Timah, PT Surveyor Indonesia, Badan Industri Mineral, Indonesia Mining Association (IMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret berupa penyempurnaan regulasi, penguatan sistem verifikasi, integrasi info pengawasan ekspor, dan penyusunan rencana tindakan nasional dengan sasaran dan tenggat waktu nan jelas demi mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

(pgr/pgr)

Add