Kepala BPS Minta Tambahan Anggaran Rp 1,4 T, Buat Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) meminta tambahan anggaran untuk 2027 kepada Komisi X DPR RI. Tambahan anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk mendukung pemuktahiran survei nan dilakukan BPS.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat kerja (raker) berbareng Komisi X DPR mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,47 triliun untuk tahun anggaran 2027. Adapun di 2027, BPS mendapat pagu anggaran sebesar Rp6,48 triliun.

"Kami menyampaikan bahwa BPS telah mengusulkan tambahan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan aktivitas statistik tahun anggaran 2027," kata Amalia dalam paparannya di raker Komisi X DPR RI, Rabu (2/9/2026) kemarin.

Amalia menjelaskan untuk mencapai pemutakhiran info tersebut, proyeksi pagu anggaran saat ini belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran agar proses survei bisa lebih optimal.

"Alokasi pagu anggaran 2027 dalam Nota Keuangan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran nan kudu kami peroleh agar kami bisa melangkah secara optimal," terang Amalia.

Amalia menjelaskan pada 2027, ada jatuh tempo untuk pemutakhiran survei biaya hidup. Ia menyebut survei tersebut ditargetkan bakal menyasar ke seluruh kabupaten alias kota.

"Karena di 2027 pun jatuh tempo kami kudu melakukan pemutakhiran survei biaya hidup ataupun nan kita sebut dengan survei pola konsumsi masyarakat sebagai pedoman untuk penimbang dari inflasi," ujar Amalia.

Dengan demikian, laporan inflasi tak hanya terbatas di 38 provinsi, melainkan termasuk ke 514 kabupaten alias kota. BPS pun mengusulkan Rp 1,4 triliun kepada DPR RI, total pagu anggaran BPS diharapkan menjadi Rp 7,9 triliun.

"Kebutuhan usulan tambahan anggaran nan kami usulkan adalah sebesar Rp 1,473 triliun," imbuh Amalia.

Pihaknya merinci, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi support manajemen sebesar Rp546 miliar dan untuk aktivitas statistik melakukan survei-survei krusial dan survei-survei nan sudah jatuh tempo kudu dilakukan oleh BPS untuk pemutakhiran ialah sebesar Rp926 miliar.

Tak hanya itu saja, tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk merehabilitasi beberapa instansi bagian BPS di wilayah nan rusak parah akibat bencana.

"Demikian Bapak dan Ibu usulan kami, tentunya dapat kami sampaikan bahwa saat ini banyak kantor-kantor BPS nan sudah rusak parah dan kudu kami lakukan perbaikan lantaran bencana, kantor-kantor itu sudah tidak layak lagi untuk menjadi tempat bekerja teman-teman BPS di wilayah dan ini kudu kami berikan atensi khusus," tutupnya.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]