Kemhan Ajukan Tambahan Anggaran Rp195 Triliun untuk Pertahanan Negara 2027

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin(dok.Istimewa)

KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) berbareng Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengusulkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun untuk tahun anggaran 2027. Pengajuan ini disampaikan dalam rapat kerja berbareng Komisi I DPR RI nan membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (10/6).

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa berasas cetak biru perencanaan jangka panjang, total kebutuhan anggaran pertahanan Indonesia nan ideal untuk tahun 2027 sebenarnya mencapai Rp667 triliun. Namun, pagu sugestif nan dialokasikan oleh pemerintah saat ini baru menyentuh nomor Rp139 triliun.

"Kami mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran (Banggar) agar kami bisa menambah anggaran sebanyak Rp195 triliun. Harapannya tambahan ini bisa mendapatkan restu dan disetujui untuk menjadi alokasi anggaran APBN pertahanan negara tahun 2027," ujar Sjafrie.

Sjafrie menegaskan, investasi pada sektor militer tidak boleh dipandang sekadar sebagai pengeluaran konsumtif negara, melainkan sebagai instrumen pelindung kedaulatan nan menopang stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri.

Sektor pertahanan, menurut Menhan, memegang peran krusial sebagai agunan keamanan agar seluruh agenda pembangunan nasional nan dicanangkan pemerintah dapat dieksekusi tanpa gangguan eksternal maupun internal.

“Hal ini tentunya mempunyai makna nan sangat besar terhadap kedaulatan negara lantaran sistem pertahanan negara itu adalah safety belt (sabuk pengaman) dari pembangunan nasional,” jelas Purnawirawan Jenderal TNI tersebut.

Sjafrie mengatakan biaya tambahan sebesar Rp195 triliun tersebut rencananya bakal diprioritaskan untuk menjaga kesinambungan modernisasi perangkat utama sistem persenjataan (alutsista), meningkatkan kesiapan operasional prajurit di lapangan, serta memperkuat klaster pertahanan di sejumlah wilayah strategis.

Sjafrie menggarisbawahi beberapa wilayah unik nan menjadi center of gravity nasional, seperti Papua dan wilayah perbatasan, memerlukan perhatian logistik serta pembangunan kekuatan militer nan berkepanjangan guna memastikan stabilitas area tetap kondusif.

Di samping itu, TNI saat ini juga memikul beban tugas non-militer (military operations other than war) nan cukup padat, mulai dari operasi kemanusiaan, penanggulangan akibat musibah alam, hingga percepatan pembangunan prasarana sipil di wilayah tertinggal.

"TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membantu pemerintah, seperti membangun jembatan dan sebagainya di wilayah terdampak bencana. Dinamika tugas nan luas ini menuntut kesiapan anggaran nan memadai," pungkasnya. (Faj/P-3)