Kementerian PU Butuh Rp 219 T, Anggaran 2027 Baru Disetujui Rp 98 T

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadapi tantangan besar dalam menjalankan proyek prasarana pada 2027. Sejumlah program nan telah disusun terancam belum dapat dijalankan andaikan tambahan anggaran tidak diberikan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan kebutuhan anggaran nan diajukan telah dihitung berasas program pembangunan, perjanjian nan sedang berjalan, hingga support terhadap agenda prioritas pemerintah.

"Kementerian PU telah menyusun total kebutuhan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp219,81 triliun. Kebutuhan ini disusun berasas rencana pembangunan prasarana tahun 2027, kontrak-kontrak sedang melangkah serta support terhadap agenda pembangunan nasional," kata Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan surat berbareng Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 7 Mei 2026, pagu sugestif Kementerian PU hanya ditetapkan sebesar Rp98,43 triliun. Akibatnya, terdapat kebutuhan anggaran nan belum tertampung.

"Masih terdapat kebutuhan anggaran nan belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun," ujarnya.

Kebutuhan nan belum terakomodasi tersebut mencakup pembangunan dan rehabilitasi irigasi, preservasi jalan dan jembatan, ekspansi jasa air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, pembangunan akomodasi pendidikan hingga penanganan bencana.

Kementerian PU pun telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas pada 22 Mei 2026 untuk meminta agar kebutuhan tambahan tersebut dipertimbangkan dalam pembahasan RAPBN 2027.

"Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian. Karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada kegunaan jasa prasarana publik," kata Dody.

(hoi/hoi)

Add