Kemensos Demonstrasikan Digitalisasi Bansos di Hadapan DPR

Kementerian Sosial berbareng Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendemonstrasikan secara langsung sistem digitalisasi support sosial (bansos) dalam Rapat Kerja berbareng Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat Komisi VIII, Rabu (10/6/2026). Demonstrasi ini menjadi momentum krusial untuk menunjukkan kesiapan transformasi digital perlindungan sosial sekaligus memperkuat kegunaan pengawasan dan support kebijakan dari DPR.

Hadir dalam kesempatan ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan jejeran Kementerian Sosial serta perwakilan DEN dan para personil dewan.

Dalam paparannya, Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari reformasi menyeluruh tata kelola perlindungan sosial nan berbasis data, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga selaras dengan pengarahan Presiden untuk mewujudkan satu info nasional sebagai dasar perencanaan dan penganggaran. “Melalui sistem ini, setiap pengajuan bansos dapat langsung diketahui hasilnya, termasuk argumen diterima alias ditolak. Ini krusial untuk menghindari perdebatan di lapangan dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Gus Ipul.

Sebagai bagian dari demonstrasi, sistem diuji coba secara langsung dengan melibatkan personil Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya. Dalam simulasi tersebut, Atalia melakukan pendaftaran support sosial dengan mengakses laman perlinsos.kemensos.go.id, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik melalui pemindaian wajah (liveness detection), nan disaksikan langsung oleh ketua dan personil dewan.

Perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, nan memandu simulasi menjelaskan bahwa sistem dirancang untuk memastikan validitas identitas sekaligus kecermatan info secara real time.

“Barusan nan terjadi adalah satu, dicek bahwa nan berkepentingan betul manusia di depan handphone, dan nan kedua dicek ke Dukcapil sebagai source of truth biometrik populasi Indonesia. Bahkan tanpa meng-input nama, info langsung muncul secara real-time sebagai balikan dari Dukcapil,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa setelah proses autentikasi biometrik, sistem langsung melakukan verifikasi lintas pedoman info secara terintegrasi.

“Begitu pengajuan dilakukan, sistem secara instan bakal bertanya ke beragam sumber info mulai dari kepemilikan kendaraan, status pekerjaan dan upah, konsumsi listrik, hingga kepemilikan aset tanah semuanya database to database secara real time,” urainya.

Secara teknis, sistem bekerja dengan pendekatan info exchange platform nan menghubungkan beragam pedoman info nasional. Selain itu, sistem juga terintegrasi dengan info desil kesejahteraan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar utama penentuan kepantasan penerima.

Seluruh proses tersebut berjalan dalam hitungan detik dan menghasilkan keputusan nan disertai argumen nan terukur dan dapat ditelusuri.

Dalam simulasi tersebut, pengajuan nan dilakukan menunjukkan hasil tidak layak menerima bantuan. Sistem secara transparan menampilkan faktor-faktor penentu, seperti kepemilikan aset, tingkat konsumsi listrik, hingga posisi dalam desil kesejahteraan. Pendekatan ini memberikan kepastian baik bagi masyarakat maupun pelaksana di lapangan.

Dari sisi pengawasan, personil DPR menilai transparansi info dan keterbukaan argumen keputusan menjadi langkah maju dalam memastikan akuntabilitas program bansos. Sistem ini dinilai dapat mendukung kegunaan pengawasan dan penganggaran DPR, lantaran seluruh proses berbasis pada info nan terintegrasi dan terstandar.

Kemensos juga menyiapkan sistem sanggah bagi masyarakat nan merasa datanya belum sesuai. Melalui fitur ini, pembaruan info dapat diajukan secara langsung dan terhubung dengan sistem nasional, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara sigap sebelum penetapan penerima manfaat.

Penggunaan autentikasi biometrik dalam sistem ini menjadi salah satu penemuan utama untuk mencegah penyalahgunaan data, termasuk praktik peminjaman identitas. Teknologi liveness detection memastikan bahwa pengajuan dilakukan oleh perseorangan nan betul-betul hadir, bukan melalui manipulasi foto, video, maupun rekayasa digital.

Saat ini, penerapan digitalisasi bansos telah diuji coba oleh Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), nan diketuai Luhut Binsar Pandjaitan melalui skema e-targeting dan terus diperluas. Kementerian Sosial mencatat bahwa program ini tengah dikembangkan di 42 kabupaten/kota sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional.

Sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian PANRB, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, BPKP, LKPP, hingga BSSN terlibat dalam komite ini, untuk mewujudkan Digital Public Infrastructure (DPI) nan mengintegrasikan info lintas lembaga pemerintah dalam satu sistem terpadu guna meningkatkan kecermatan penyaluran support sosial.