Kemenko PM Ajak Mahasiswa Turun ke Desa Percepat Pengentasan Kemiskinan

Sedang Trending 1 hari yang lalu
Kemenko PM Ajak Mahasiswa Turun ke Desa Percepat Pengentasan Kemiskinan Ilustrasi(Dok Istimewa)

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) membujuk mahasiswa di seluruh Indonesia mengambil peran lebih besar dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan.

Ajakan tersebut diwujudkan melalui Innovilleague 2026, program nan mempertemukan potensi perguruan tinggi dengan beragam persoalan masyarakat di tingkat desa.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris mengatakan, Indonesia mempunyai potensi besar berupa jutaan mahasiswa nan dapat dilibatkan untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan kapabilitas dan kemandirian ekonominya.

"Di satu sisi kita mempunyai jutaan masyarakat miskin di desa nan memerlukan pendampingan. Di sisi lain, terdapat sekitar 10 juta mahasiswa nan potensinya belum sepenuhnya tersalurkan. Inilah kesenjangan nan semestinya bisa kita jembatani bersama," kata Abdul Haris, Jumat (4/9).

Menurut dia, Innovilleague tidak dirancang sekadar sebagai arena perlombaan mahasiswa. Program tersebut menjadi sarana untuk mendorong perguruan tinggi mengerahkan kekuatan akademiknya dalam memberikan solusi terhadap kemiskinan dan ketimpangan pembangunan.

Data nan disampaikan Kemenko PM menunjukkan terdapat 4.416 perguruan tinggi, 33.741 program studi, serta 9.967.487 mahasiswa aktif di Indonesia. Jumlah tersebut dinilai menjadi modal strategis untuk memperluas aktivitas pemberdayaan hingga ke desa-desa.

Urgensi keterlibatan mahasiswa juga terlihat dari kondisi kemiskinan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan per Maret 2026 sebesar 8,07 persen alias sekitar 22,93 juta jiwa. Sebanyak 12,10 juta jiwa di antaranya berada di wilayah perdesaan, sedangkan 2,20 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,68 persen alias sekitar 7,24 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,21 juta orang merupakan lulusan Diploma dan Sarjana.

Abdul Haris menilai kondisi tersebut menjadi argumen bagi perguruan tinggi dan mahasiswa untuk memperkuat keterlibatan dalam persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kampus adalah ruang untuk bertindak nyata, bukan hanya ruang untuk berdialektika semata," ujarnya.

Melalui Innovilleague 2026, beragam corak aktivitas pemberdayaan nan telah dijalankan mahasiswa dapat diikutsertakan. Program tersebut antara lain Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan KKN Tematik, proyek sosial dan kemasyarakatan, kewirausahaan sosial, teknologi tepat guna, serta penemuan lain nan memberikan faedah bagi masyarakat.

Berbeda dengan kejuaraan nan hanya menilai pendapat alias proposal, Innovilleague menitikberatkan penilaian pada program nan sudah dilaksanakan berbareng masyarakat. Aspek keberlanjutan menjadi komponen dengan berat terbesar, ialah 30 persen, sedangkan akibat nyata memperoleh berat 25 persen.

Skema tersebut dirancang agar penemuan nan dihasilkan mahasiswa tidak berakhir ketika masa penyelenggaraan program berakhir, tetapi dapat terus memberikan faedah bagi masyarakat.

Untuk menjangkau peserta dari beragam daerah, penyelenggaraan Innovilleague 2026 dibagi dalam tiga regional, ialah Barat, Tengah, dan Timur.

Pada penyelenggaraan 2025, program tersebut diikuti 482 tim dengan total 1.894 mahasiswa dari beragam perguruan tinggi. Ratusan penemuan pemberdayaan masyarakat kemudian dihasilkan melalui program tersebut.

Tahun ini, cakupan Innovilleague diperluas menjadi aktivitas berskala nasional. Kemenko PM menggandeng Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dalam pelaksanaannya.

Pengembangan program tersebut juga sejalan dengan komitmen 4.014 perguruan tinggi nan dalam Rakornas di Surabaya pada Agustus 2025 menyatakan kesanggupan untuk mendampingi 40.000 desa sepanjang 2026-2029.

Abdul Haris menekankan, persoalan kemiskinan memerlukan keterlibatan banyak pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Perguruan tinggi dinilai mempunyai kapabilitas untuk menghadirkan pengetahuan, inovasi, sekaligus pendampingan nan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan wilayah tidak bakal terjawab hanya dengan kebijakan dari Jakarta. Ia bakal terjawab ketika mahasiswa di seluruh penjuru negeri berani turun, terlibat, dan menciptakan solusi berbareng masyarakat desa. Itulah makna sejati dari semangat Mahasiswa Bergerak, Desa Berdaya, Indonesia Jaya," pungkasnya. (H-2)

Selengkapnya
Sumber Media Indonesia
Media Indonesia