Kemenhut Perkuat Deteksi Dini hingga Operasi Modifikasi Cuaca Antisipasi Karhutla

Personel BPBD Provinsi Kalimantan Barat menyemprotkan air ke lahan gambut nan terbakar di Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (2/8/2026).(ANTARA/Jessica Wuysang)

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) seiring potensi El Niño nan diperkirakan semakin menguat dan memasuki puncak musim kemarau.

Upaya tersebut dilakukan agar setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani sejak awal sebelum meluas.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Thomas Nifinluri mengatakan, pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan di beragam wilayah rawan karhutla. Menurutnya, kondisi cuaca dalam beberapa waktu ke depan perlu diwaspadai lantaran berpotensi meningkatkan akibat kebakaran.

"Beberapa langkah prioritas nan kami upayakan antara lain memperkuat penemuan awal dan patroli pencegahan karhutla, mempercepat respons pemadaman oleh Manggala Agni berbareng Satgas Terpadu di daerah, serta meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan," ujar Thomas saat dihubungi, Senin (3/8). 

Thomas mengatakan, saat ini terdapat tujuh provinsi nan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, ialah Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.

"Penetapan status ini memungkinkan pengerahan sumber daya dan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan lebih cepat," kata dia. 

Selain itu, Kemenhut mendorong aktivasi Desk Penanganan Karhutla nan dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta mengoptimalkan supervisi pejabat eselon I Kemenhut kepada pemerintah wilayah dan para pihak di wilayah rawan kebakaran.

Upaya lain nan dilakukan adalah mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbareng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi sesuai kebutuhan dan kondisi cuaca. 

Kemenhut juga terus membina dan mengawasi perusahaan pemegang izin agar memenuhi tanggungjawab pencegahan karhutla, mulai dari kesiapan personel, sarana-prasarana pemadaman, patroli, hingga pelaporan.

Di sisi lain, Thomas mengungkapkan penanganan karhutla tetap berjalan di sejumlah provinsi, terutama di Sumatra dan Kalimantan. 

Berdasarkan laporan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut per 3 Agustus 2026, sebagian titik telah sukses dipadamkan. 

"Sementara beberapa letak tetap memerlukan pemadaman lanjutan lantaran tetap ditemukan bara api di bawah permukaan, khususnya pada lahan gambut," imbuh dia. 

Data pemantauan melalui Sistem Sipongi berasas Satelit Terra/Aqua NASA menunjukkan jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi mencapai 1.972 titik pada periode 1 Januari hingga 3 Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 702 titik alias 55,28% dibandingkan periode nan sama tahun lampau nan tercatat sebanyak 1.270 titik.

Sementara itu, luas karhutla nasional nan telah terverifikasi hingga akhir Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare. Adapun, akumulasi luas kebakaran hingga akhir Juli tetap dalam proses penghitungan. 

Tiga provinsi dengan luas karhutla terbesar adalah Kalimantan Barat seluas 28.680,47 hektare, Riau 15.477,95 hektare, dan Nusa Tenggara Timur 10.538,30 hektare.

Thomas mengakui terdapat sejumlah letak nan sempat padam namun kembali terbakar, terutama di lahan gambut.

"Memang terdapat beberapa kejadian penyalaan kembali, terutama pada kebakaran lahan gambut. Hal ini terjadi lantaran bara api tetap tersimpan di bawah permukaan tanah sehingga dapat muncul kembali ketika kondisi cuaca panas, angin menguat, alias proses pendinginan belum tuntas," tuturnya.

Ia menambahkan, lantaran itu proses mopping up alias pendinginan menyeluruh tetap menjadi bagian krusial dalam setiap operasi pemadaman untuk memastikan api betul-betul padam dan tidak kembali menyala.(H-2)