Kemendagri Siap Kawal Percepatan Pembangunan Fasilitas PSEL di Daerah

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung percepatan pembangunan akomodasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Kemendagri bakal mengawal penyelenggaraan program tersebut agar beragam hambatan di wilayah dapat segera diselesaikan.

Pendampingan bakal mencakup kesiapan lahan, pengangkutan sampah, aspek lingkungan, maupun kebutuhan lainnya.

"Insyaallah Kemendagri bakal mengawal mulai dari masalah lahan, volume sampah nan diangkut, lingkungan dan lainnya sesuai dengan perintah Pak Mendagri," ujar Bima dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Dukungan tersebut disampaikan usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan berbareng antara pemerintah wilayah (Pemda) dan Danantara mengenai percepatan pembangunan PSEL.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap penyelesaian masalah sampah di Indonesia.

"Oleh lantaran itu, kita kudu segera menyelesaikan persoalan sampah nan sejak lama menjadi beban lingkungan, polusi tanah, air, udara, menakut-nakuti kesehatan masyarakat," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 mengamanatkan pentingnya percepatan penanganan sampah. Karena itu, tumpukan sampah di sejumlah wilayah bakal diolah menjadi daya listrik melalui teknologi modern nan kondusif dan telah diterapkan di beragam negara.

Ia menyebutkan, program tersebut menargetkan 25 letak nan mencakup 62 kabupaten/kota. Pada tahap awal, program ini menyasar wilayah nan masuk dalam kategori darurat sampah.

Adapun dalam kesempatan tersebut, penandatanganan kesepakatan berbareng dilakukan oleh sejumlah Pemda di enam lokasi. Daerah tersebut mencakup Serang Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Medan Raya, dan Lampung Raya.

Turut datang dalam aktivitas tersebut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta sejumlah gubernur maupun bupati/wali kota nan melakukan penandatanganan.

(anl/ega)