Kecelakaan Kapal Berulang, DPR: Sistem Pelayaran Nasional masih Rapuh

KMP Mutiara Sentosa II terbakar.(Antara)

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyampaikan keprihatinan terhadap deretan musibah kecelakaan kapal penumpang nan melanda perairan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Berulangnya kejadian nan merenggut korban jiwa dan korban lenyap ini dinilai menjadi sinyal lemahnya tata kelola dan sistem keselamatan pelayaran nasional.

“Kami menilai terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang dalam beberapa waktu terakhir sebagai parameter rapuhnya manajamen keselamatan pelayaran di Indonesia. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat pelayaran tinggi,” ujar Huda dalam keterangannya, Selasa (8/8).

Seperti diberitakan, KMP Mutiara Sentosa II baru saja terbakar di perairan utara Sumenep. Upaya pemindahan besasr-besaran dilakukan pada kapal nan mengangkut 271 orang tersebut. Sejauh ini korban meninggal berjumlah 5 orang dan 41 orang tetap dalam pencarian.

Sebelumnya KLM Nurul Salsa tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada 26 Juli 2026. Akibatnya 4 orang meninggal bumi dan 14 orang hilang. Huda mengatakan tingginya korban tewas dan lenyap merupakan perihal nan tidak bisa ditoleransi. Menurutnya negara kudu menjamin keselamatan nyawa penduduk nan menggunakan moda transportasi laut.

"Banyaknya korban nan tewas dan lenyap dalam waktu berdekatan ini menunjukkan ada masalah esensial dalam manajemen keselamatan pelayaran kita,” tegasnya.

Dia mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera melakukan audit keselamatan secara menyeluruh dan independen terhadap seluruh armada kapal penumpang serta operator pelayaran nan beraksi di Indonesia. Audit tersebut mencakup kelaikan kapal, kesiapan perangkat pemadam kebakaran, kepatuhan prosedur evakuasi, hingga verifikasi validitas manifest penumpang.

“Kasus KLM Nurul Salsa misalnya ada ketidaksesuaian jumlah penumpang di manifest nan hanya 45 orang sedangkan kebenaran lapangan lebih dari 70 orang. Kami meyakini modus seperti ini banyak terjadi dan sangat berbahaya,” katanya.

Politisi PKB ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mencontoh praktik manajemen keselamatan pelayaran dari negara-negara maju berbasis kepulauan, seperti Jepang (Japan Coast Guard) dan Selandia Baru (Maritime New Zealand). Menurutnya di negara-negara berbasis kepulauan tersebut menerapkan tiga pilar utama untuk menekan kecelakaan laut.

“Pertama tidak ada kapal nan diizinkan berlayar tanpa sistem e-ticketing terintegrasi info kependudukan. Kedua audit kelaikan pelayaran dilakukan tanpa toleransi, dan peta akibat pelayaran berbasis cuaca dan navigasi digital nan terintegrasi antar instansi,” ujarnya.

Huda mengatakan Komisi V berencana memanggil Kementerian Perhubungan dan pihak mengenai guna meminta pertimbangan total atas rentetan musibah pelayaran ini. Menurutnya perlu ada kepastian agunan perlindungan keselamatan masyarakat dalam sistem pelayaran nasional.

“Langkah ini juga menjadi upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap moda transportasi laut nasional,” pungkasnya. (E-3)