Keandalan Sistem Kelistrikan di Jawa Dipertanyakan

ilustrasi(Antara)

Gangguan sistem kelistrikan menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Jawa pada 9-10 Juni 2026. Terkait perihal itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan keandalan system kelistrikan di Pulau Jawa. Dalam sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), IESR menyebut gangguan pada satu pembangkit alias komponen jaringan semestinya tidak dengan mudah berkembang menjadi pemadaman nan luas.

Menurut Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa, dalam sistem kelistrikan Jamali, gangguan pada satu pembangkit alias satu komponen jaringan semestinya dapat diantisipasi melalui kesiapan persediaan daya (reserve margin), sistem proteksi, dan redundansi jaringan nan memadai. Pada sistem kelistrikan PLN, katanya, ketentuan reserve margin mencapai 30% harusnya memberikan agunan keamanan pasokan pembangkit.

"Pemadaman nan terjadi di Indonesia selama beberapa bulan terakhir, merupakan parameter ketidakmampuan Kementerian ESDM sebagai regulator ketenagalistrikan, nan semestinya memastikan sistem kelistrikan beraksi dengan andal," kata Fabby dalam keterangan nan dikutip, Sabtu (13/6).

IESR menduga pemadaman bergilir nan terjadi belakangan dipicu oleh rendahnya persediaan bahan bakar di sejumlah PLTU di sistem Jawa-Bali sehingga kudu beraksi di bawah kapabilitas optimal. Selain itu, keterbatasan pasokan batu bara nan membikin Hari Operasi Pembangkit (HOP) di bawah pemisah aman.  Demikian juga gangguan pembangkit seperti nan terjadi pada PLTGU Jawa 1 membikin pasokan listrik berkurang.  

Menurut Fabby, keterlambatan pengiriman batu bara ke PLTU nan membikin HOP kritis salah satunya disebabkan oleh tertundanya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Menteri ESDM. Ia menyebut perihal keterlambatan ini sudah disampaikan oleh pihak industri sejak Maret dan April lampau nan memberikan indikasi dampaknya pada pasokan batu bara PLN.

"Ada sejumlah aspek nan menjadi aspek penyebab pemadaman listrik, antara lain minimnya persediaan daya, gangguan pasokan bahan bakar, agenda perawatan pembangkit nan tidak sinkron, hingga gangguan transmisi. Investigasi menyeluruh bisa menjawab pemiucu dan penyebab utama pemadaman,” imbuh Fabby.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah keras rumor nan menyebut bahwa pemadaman listrik bergilir di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) disebabkan oleh menipisnya stok batu bara. Pemerintah memastikan pasokan bahan baku pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tersebut dalam kondisi aman.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan bahwa pemadaman nan terjadi di wilayah Jabodetabek murni disebabkan oleh gangguan teknis, bukan hambatan pasokan daya primer. "Tidak ada batu bara menipis," ujar Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6).

Anggia menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi intensif dengan PT PLN (Persero) untuk menangani persoalan tersebut. Langkah mitigasi sedang dilakukan guna memastikan gangguan teknis serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Terkait rumor nan beredar mengenai rencana pemadaman lanjutan, Anggia meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada info nan tidak resmi. "Kalau ada isu-isu nan bakal ada pemadaman, itu juga tidak benar. Dipastikan tidak benar," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara saat ini melangkah lancar tanpa hambatan stok. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia apalagi telah menyampaikan adanya kebijakan relaksasi kuota produksi batu bara secara berjenjang untuk menjaga stabilitas pasokan nasional.

Sebelumnya, masyarakat di sebagian area Jabodetabek mengeluhkan pemadaman listrik nan berjalan selama sepekan terakhir dengan lama nan bervariasi. Keluhan serupa juga muncul dari wilayah lain seperti Cianjur, Semarang, hingga Madura.

Isu krisis batu bara sempat mencuat seiring dengan kenaikan nilai komoditas dunia akibat ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Namun, Kementerian ESDM memastikan relaksasi kuota produksi menjadi solusi pemerintah untuk menjamin kebutuhan domestik tetap terpenuhi di tengah dinamika pasar internasional. (E-3)