KDM Kritik Pejabat Bermental Feodal: Jangan Terus Menuntut Fasilitas Negara

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengkritik mental feodal dan kebiasaan sebagian pejabat nan dinilai tetap doyan menuntut akomodasi dari negara.

Hal itu disampaikan Dedi saat menjadi pengawas upacara peringatan HUT 81 Republik Indonesia di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8).

Dalam pidatonya, Dedi membujuk para pemimpin dan pejabat untuk meninggalkan perilaku nan menurutnya menyerupai karakter feodal pada masa penjajahan.

"Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik nan suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam," kata Dedi.

Menurut Dedi, semangat kemerdekaan semestinya mendorong setiap pejabat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan terus memikirkan kepentingan pribadi.

Ia mencontohkan penggunaan anggaran negara nan semestinya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Menunda seluruh gairah pribadinya, menunda membeli mobil baru menggunakan duit negara, menunda membeli baju baru menggunakan duit negara, menunda menambah properti di rumah dinasnya sebanyak-banyaknya menggunakan duit negara," ujarnya.

Dedi mengatakan, penghematan tersebut kudu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Jawa Barat.

Ia juga meminta para pejabat tidak terus-menerus menuntut kenaikan tunjangan maupun akomodasi dari negara.

"Tidak terus-menerus kita berpikir meningkatkan kenaikan tunjangan nan kita miliki, nan menurut saya sudah besar. Tidak terus-menerus kita terus menuntut akomodasi kepada negara, padahal kita sudah besar," katanya.

Dedi menilai, seorang pemimpin kudu bisa menunjukkan keteladanan di hadapan masyarakat. Menurutnya, rasa nasionalisme masyarakat bakal tumbuh ketika memandang pemimpinnya datang dan memberikan perlindungan.

"Yakinlah bahwa seluruh rakyat bakal mencintai bangsanya, bakal mengorbankan jiwa raganya untuk bangsanya, bakal mempunyai patriotik dan nasionalisme nan tinggi manakala para pemimpin dan pejabatnya memperlihatkan sikap teladan di mata mereka," ujarnya.

Ia menegaskan, pemimpin kudu datang ketika masyarakat mengalami kesulitan, termasuk saat sakit maupun menghadapi penindasan.

"Mau datang ketika mereka sakit, mau mengobati mereka apalagi ketika kesusahan, mau berdiri paling depan ketika mereka mengalami penindasan," tutur Dedi.

Menurutnya, sikap tersebut merupakan salah satu langkah untuk membangun hubungan nan setara antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menghidupkan kembali makna kemerdekaan.