KDM Ajak LPM Ikut Andil Percepat Pembangunan Desa & Kelurahan di Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI di Gedung Merdeka Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).

Ahmad Doli Kurnia Tandjung terpilih sebagai Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI periode 2025-2030.

"Saya berambisi LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik," ujarnya.

LPM pun bisa ikut andil dalam percepatan penyaluran pendanaan dari provinsi ke desa. LPM juga diharapkan menjaga pembangunan desa berbasis lingkungan.

Selain itu, KDM -sapaan berkawan Dedi Mulyadi- juga berambisi LPM dapat meningkatkan perekonomian desa sehingga tidak ada lagi kasus perdagangan manusia lantaran iming-iming penghasilan besar di kota alias apalagi di luar negeri.

"Saya minta maaf. Ada penduduk Jabar nan bekerja di tempat intermezo di Maumere sebanyak 12 orang. Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berupaya untuk memulangkan dan pemilik tempat intermezo dalam proses pidana. Kita terus dampingi," jelas KDM.

KDM juga membujuk penduduk Jawa Barat untuk mengurangi kebiasaan bermain gambling online. Ia sangat menyayangkan realita bahwa perputaran duit gambling online di Jabar mencapai Rp2,5 triliun. Demikian juga dengan pinjaman online nan berbobot besar.

Hal lain nan menjadi pesan KDM adalah mengenai peredaran tramadol nan sudah mencapai warung-warung di pedesaan.

"Seluruh rakyat kudu membikin aktivitas nan terstruktur dari pusat sampai wilayah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekadar pidana namun menjadi masalah dunia nan dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan," katanya.

Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan komitmennya menjadikan LPM sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa melalui pendekatan nan melibatkan masyarakat secara langsung.

Menurutnya, kemajuan Indonesia kudu dimulai dari percepatan pembangunan desa dengan strategi nan tidak lagi sepenuhnya dari atas ke bawah (top-down), melainkan mengedepankan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) melalui partisipasi masyarakat.

Doli juga mengingatkan beragam ancaman sosial nan dinilai mulai menggerus kehidupan masyarakat desa. Ia menyebut penyalahgunaan narkoba, tindak kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga LGBT sebagai persoalan nan kudu menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, beragam persoalan tersebut berpotensi melemahkan masyarakat andaikan tidak dicegah sejak dini.