Kasatgas PRR Dorong Sinkronisasi Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Jakarta -

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi.

Sinkronisasi ini bertindak bagi seluruh program pemulihan nan dijalankan kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah (pemda) agar tidak ada wilayah maupun kebutuhan masyarakat terdampak nan tertinggal.

Menurut Tito, info aktivitas kementerian, lembaga, dan pemda kudu dikumpulkan dan dipetakan secara menyeluruh agar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi melangkah efektif.

"Posko agar minta perincian rencana aktivitas K/L nan tergabung dalam Satgas baik nan sudah turun anggaran dari Kemenkeu maupun nan belum. Juga aktivitas pemda-pemda untuk pemulihan bencana," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

"Agar bisa kita cek dan sinkronkan. Jangan ada nan overlapping alias nan ditinggalkan," sambungnya.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul aktivitas monitoring, koordinasi, dan konsolidasi Satgas PRR di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, Senin (22/6).

Kegiatan tersebut membahas perkembangan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pemulihan lahan sawah, perbaikan infrastruktur, serta penguatan Posko Satgas PRR di tingkat daerah.

Selain sinkronisasi program, Tito juga meminta agar perhatian diberikan terhadap sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya pembangunan jalan dan jembatan serta percepatan pembangunan kediaman tetap (huntap).

"Harusnya dibahas juga hal-hal nan urgent ialah jalan jembatan, Menteri PU (Pekerjaan Umum) sudah turun anggarannya Rp 22 triliun dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan), dan huntap," ujar Tito.

Di Aceh Timur, pemda saat ini tengah menyelesaikan perencanaan pemanfaatan TKD sebesar Rp 1,356 triliun dan BKK sebesar Rp 52 miliar nan berasal dari hibah Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, dan Kota Pariaman.

Pemda menargetkan proses manajemen selesai pada Juli sehingga realisasi dapat dipercepat pada Agustus.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Utara mempunyai TKD sebesar Rp 1,6 triliun dan menerima hibah antardaerah sebesar Rp 32 miliar dari Kabupaten Simalungun, Kota Padang, dan Kota Pariaman.

Satgas PRR mendorong percepatan proses pengharmonisan izin agar program pemulihan dapat segera dijalankan.

Pada sektor pertanian, pemulihan lahan sawah terus menunjukkan perkembangan. Di Aceh Timur, perbaikan sawah rusak ringan telah mencapai 4.200 hektare alias 66,6%, sementara sawah rusak sedang seluas 1.770 hektare telah selesai seluruhnya.

Di Aceh Utara, progres pengerjaan sawah rusak sedang mencapai 99,5%.

Satgas PRR juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan jaringan irigasi menjelang musim tanam pada Juli mendatang. Pemda diminta memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan lembaga mengenai agar lahan nan telah diperbaiki dapat segera kembali produktif.

(prf/ega)