Kasatgas PRR Catat 12 Daerah Ajukan Huntap, Pemda Lain Diminta Cepat

Jakarta, CNN Indonesia --

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mencatat 12 pemerintah wilayah telah menyelesaikan pengajuan info kediaman tetap (huntap) hingga pertengahan April 2026. Sementara itu, delapan wilayah lainnya tidak mengusulkan usulan lantaran tidak ditemukan rumah dengan kategori rusak berat alias hilang.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pendataan sekarang mengerucut pada 45 wilayah dari total 53 kabupaten dan kota terdampak. Fokus pendataan ini mencakup wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Yang terdampak itu ada 53 daerah, tapi nan tidak mengusulkan usulan huntap lantaran tidak ada nan rusak berat alias lenyap itu ada 8, sehingga ada 45 nan kita fokus. Sudah masuk 12, berfaedah tetap 33 nan kita kejar lagi dalam waktu seminggu ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4).

Tito menegaskan bahwa percepatan pendataan merupakan fondasi utama untuk mempercepat pembangunan bentuk kediaman bagi para penyintas. Pemerintah pusat menargetkan agar proses pengumpulan info ini dapat melangkah berbarengan dengan verifikasi lapangan di daerah.

Ia menyebut kelancaran proyek BNPB dan Kementerian PKP sangat berjuntai pada info pemerintah wilayah nan kudu diserahkan paling lambat Rabu depan.

Satgas bakal memberikan prioritas pembangunan huntap kepada wilayah nan lebih sigap menyelesaikan kelengkapan info administratif mereka. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemulihan pascabencana tetap melangkah progresif tanpa tersendat hambatan administrasi.

"Kalau sampai hari Rabu kelak belum siap, kita bangun duluan wilayah nan sudah siap datanya. Jadi tolong rekan-rekan kepala wilayah jangan sampai kelak dikomplain oleh masyarakatnya lantaran kelambatan untuk melakukan pendataan," lanjut Tito.

Para kepala wilayah didorong untuk segera membentuk tim mini guna memverifikasi kondisi rumah penyintas secara mendalam di lapangan. Tim tersebut diharapkan bisa mempercepat pengesahan info agar support pembangunan kediaman dapat tepat sasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga memastikan bahwa proses verifikasi serta pengesahan info pengajuan huntap saat ini sudah mulai berjalan. Kepala BPS, Amalia Adininggar, menyebut bahwa beberapa info dari pemerintah wilayah telah diterima oleh instansinya.

"Sampai saat ini kami sudah menerima 12 kabupaten/kota nan menyampaikan SK huntapnya, dan ini sudah kami verifikasi dan validasi," ujar dia.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran pembangunan bentuk di seluruh wilayah terdampak. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa perencanaan dan sumber daya manusia sudah disiapkan sejak beberapa bulan lalu.

Skema pembangunan huntap dilakukan melalui pendekatan berdikari di lahan kondusif milik penyintas alias pembangunan area kediaman baru secara komunal. Pemerintah memberikan support dukungan teknis dan finansial untuk memastikan keamanan letak kediaman baru tersebut.

Sebagai informasi, info Satgas PRR per 16 April 2026 memproyeksikan kebutuhan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 39.021 unit. Hingga saat ini, sebanyak 241 unit telah selesai dibangun dan 1.243 unit lainnya tetap dalam proses pengerjaan.

Sebanyak 104 unit huntap di Provinsi Aceh telah rampung dibangun dari total kebutuhan 28.876 unit. Saat ini terdapat 395 unit kediaman tambahan nan tetap berada dalam proses pembangunan di wilayah tersebut.

Provinsi Sumatra Utara mencatatkan 120 unit kediaman nan telah selesai dari total kebutuhan 7.321 unit. Sebanyak 407 unit huntap lainnya dilaporkan sedang dalam tahap bangunan di lapangan.

Di Provinsi Sumatra Barat, sebanyak 17 unit huntap telah selesai dari total sasaran 2.824 unit. Pembangunan 441 unit kediaman lainnya tetap terus melangkah untuk memenuhi kebutuhan para penyintas musibah di sana.

(rir)

Add as a preferred
source on Google