Kapolri Dorong Keseimbangan Keberlangsungan Usaha dan Kesejahteraan Buruh

Kapolri Jenderal Listyo Sigita Prabowo menegaskan pentingnya membangun titik keseimbangan antara angan pengusaha agar perusahaan dapat terus beraksi dan menghasilkan keuntungan, dengan kewenangan pekerja untuk memperoleh kehidupan nan layak dan sejahtera.

Keseimbangan tersebut dinilai menjadi fondasi utama bagi hubungan industrial nan berkeadilan sekaligus terciptanya suasana investasi nan kondusif.

Pesan itu disampaikan Kapolri dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan bertema “Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” ini dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan di area tersebut, serta unsur pemerintah, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pengelola area industri.

Kapolri mengapresiasi konsolidasi nan diselenggarakan FSPMI, terutama semangat perjuangan pekerja nan semakin mengedepankan silaturahmi dan perbincangan dengan pengusaha maupun pemerintah. Menurutnya, perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial merupakan dinamika nan wajar, namun kudu diselesaikan melalui musyawarah, kepatuhan pada regulasi, dan komitmen berbareng menjaga ketertiban.

“Perlu diperoleh titik keseimbangan antara angan pengusaha agar perusahaan terus beraksi dan menghasilkan keuntungan, serta angan pekerja untuk hidup sejahtera,” tegas Kapolri.

Ia menilai pekerja tidak semata-mata dipandang sebagai aspek produksi, melainkan aset, mitra, dan bagian dari family besar perusahaan. Karena itu, keberlangsungan upaya dan pemenuhan hak-hak pekerja semestinya ditempatkan sebagai dua kepentingan nan saling menguatkan. Perusahaan nan sehat bakal membuka ruang bagi pembuatan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, sementara tenaga kerja nan terlindungi, terampil, dan produktif bakal memperkuat daya saing bumi usaha.

Dalam konteks nan lebih luas, Kapolri mengingatkan bahwa dinamika geopolitik dan ekonomi dunia turut memberi tekanan terhadap bumi upaya serta ketenagakerjaan. Situasi tersebut menuntut kerjasama nan lebih erat antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta menghindari bentrok hubungan industrial nan justru merugikan semua pihak.

Kapolri juga mengapresiasi pembahasan izin ketenagakerjaan nan diawali pertemuan antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Langkah tersebut dipandang sebagai contoh positif pencarian titik jumpa secara konstruktif, dengan tetap menjunjung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak-hak buruh.

Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi dan investasi dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam serta besarnya pasar domestik Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Upaya itu perlu ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pendidikan vokasi seperti SMK Mitra Industri, agar pekerja Indonesia semakin kompetitif dan bisa mengisi posisi manajerial maupun strategis.

Di sisi lain, Kapolri membujuk seluruh pihak menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas investasi. Praktik pungutan liar, premanisme, serta gangguan kamtibmas lainnya diminta segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti Polri. Dengan sinergi nan kuat, keseimbangan antara keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja diyakini dapat menjadi jalan berbareng menuju Indonesia Emas 2045.