Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Digeledah KPK

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan giat penggeledahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari ini, giliran kantor Dinas Pendidikan nan disasar interogator lembaga antirasuah.

"Dalam lanjutan investigasi perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, hari ini Penyidik kembali melakukan giat penggeledahan. Kali ini, Penyidik menggeledah instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (28/8) sore.

Dalam penggeledahan hari ini, terang Budi, interogator menyita beberapa arsip nan mengenai dengan pengadaan-pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

"Selanjutnya, interogator bakal menelaah, menganalisis, dan mengonfirmasi setiap temuan dalam giat penggeledahan dengan perangkat bukti lainnya untuk membantu mengungkap perkara menjadi terang," kata Budi.

Sebelumnya, pada Kamis (27/8), KPK lebih dulu menggeledah instansi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Upaya paksa ini berangkaian dengan investigasi kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Penyidik juga menyita arsip mengenai dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi nan sedang diusut.

Selain kasus pungutan pajak, KPK juga sedang mendalami dugaan korupsi di sektor pengadaan peralatan dan jasa (PBJ).

Beberapa waktu lalu, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk perkara di Kabupaten Bogor ini. Artinya, tersangka bakal dicari dan ditetapkan dalam proses investigasi berjalan.

"KPK saat ini belum menetapkan tersangka lantaran tetap menggunakan Surat Perintah Penyidikan umum. Nah, oleh lantaran itu, kita belum dapat menyampaikan identitas alias pihak-pihak lain secara detail, termasuk bangunan perkaranya seperti apa," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu (22/8) awal hari.

Taufik meminta masyarakat untuk tidak memperkirakan dan menyimpulkan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana sebelum proses norma selesai dan KPK menyampaikan info secara resmi.

"Pada waktunya KPK juga bakal menyampaikan perkembangan perkara ini secara transparan kepada publik sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan investigasi andaikan memang mesti disampaikan di media," katanya.

Berdasarkan info dari sumber CNNIndonesia.com di internal KPK, aktivitas nan dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor pada Kamis (20/8) adalah dalam rangka Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Namun, ini dibantah KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo nan menyebut "ada aktivitas permintaan keterangan menindaklanjuti laporan masyarakat".

Sejumlah kepala dinas dikabarkan terjaring operasi senyap tersebut dan beberapa di antaranya sempat menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

KPK juga menemukan dan mengamankan duit sejumlah sekitar Rp1,5 miliar dalam operasi di Kabupaten Bogor tersebut.

Operasi itu diduga menyasar Bupati Bogor, Rudy Susmanto, nan juga merupakan elite Partai Gerindra.

Perihal ini, CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Rudy melalui pesan tertulis dan sambungan telepon. Namun, hingga buletin ini ditulis, nomor telepon nan berkepentingan sedang tidak aktif.

(ryn/isn)