Juru Bicara Pemerintah Dituntut Responsif dan Humanis di Ruang Digital

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang (kiri)(dok.istimewa)

JURU bicara pemerintah dituntut bisa menghadapi dinamika komunikasi publik nan semakin kompleks di tengah perkembangan media digital dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Hal tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Juru Bicara Pemerintah bertema "Satu Pesan, Satu Suara, Dipercaya Publik" nan diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/6).
 
Praktisi komunikasi, Adita Irawati, mengatakan media saat ini menjadi ruang kejuaraan narasi nan dapat membentuk persepsi publik terhadap kebijakan maupun lembaga pemerintah. Oleh lantaran itu, ahli bicara perlu memahami setiap pernyataan nan disampaikan berpotensi membentuk perspektif pandang tertentu di tengah masyarakat. "Media adalah ruang kejuaraan narasi. Jangan sampai ketika menjalankan peran sebagai ahli bicara justru membuka kesempatan munculnya framing nan dapat menimbulkan persepsi nan saling bertentangan," ujar Adita.
 
Menurutnya, pesan nan disampaikan kepada publik kudu konsisten, akurat, dan selaras dengan kebijakan nan diwakili. Ia juga menegaskan bahwa tantangan utama dalam berinteraksi dengan media bukan terletak pada pertanyaan wartawan, melainkan pada kualitas jawaban nan diberikan. "Tidak ada pertanyaan nan salah. nan ada adalah jawaban nan salah. Wartawan bebas bertanya apa saja, dan tugas ahli bicara adalah meresponsnya dengan baik," kata mantan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tersebut.
 
Satu hal, Adita juga menekankan pentingnya keahlian beradaptasi terhadap perkembangan komunikasi digital. Juru bicara pemerintah dinilai perlu memahami ekosistem media digital dan bisa menerapkan konsep digital messaging, ialah menyederhanakan info nan kompleks menjadi pesan nan ringkas, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, semakin pendeknya rentang perhatian publik di media sosial menuntut penyampaian pesan nan efektif tanpa mengurangi substansi informasi.
 
Pada kesempatan nan sama, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, menyampaikan bahwa perkembangan algoritma digital telah mengubah langkah masyarakat memperoleh, menerima, dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam membangun komunikasi publik nan efektif. "Era algoritma telah mengubah langkah info diciptakan, disebarkan, dan diterima publik. Karena itu, humas pemerintah dan ahli bicara kudu mempunyai langkah pandang baru dalam menyusun strategi komunikasi," ujar Rustika.
 
Ia menjelaskan, hasil survei Reuters Institute nan dirilis pada Juni 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap info dari media berada pada nomor 32 persen. Temuan tersebut menjadi indikasi terjadinya perubahan signifikan dalam pola konsumsi info masyarakat.
 
Menurut Rustika, masyarakat sekarang banyak memperoleh info pertama kali melalui aplikasi percakapan dan media sosial, termasuk TikTok. Sekitar 54 persen masyarakat mengakses buletin melalui media sosial, sementara kebanyakan mengonsumsi info dalam format video melalui platform seperti TikTok dan YouTube. "Sebanyak 70 persen masyarakat menerima info melalui platform berbasis video. Artinya, pemerintah kudu bisa mengemas pesan nan mudah dipahami, relevan, dan sesuai dengan karakter media nan digunakan masyarakat," jelasnya.
 
Ia menambahkan, strategi komunikasi publik perlu mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik nan sedang berkembang. Pendekatan nan mengedepankan empati dinilai lebih efektif dalam menjangkau masyarakat dibandingkan penyampaian info nan hanya berfokus pada info dan angka. "Ketika menyampaikan kebijakan, pemerintah perlu memahami konteks nan sedang dirasakan masyarakat. Empati menjadi bagian krusial dalam membangun komunikasi nan efektif," katanya.
 
Rustika Herlambang juga menilai keahlian membaca tren percakapan digital menjadi kompetensi krusial bagi ahli bicara pemerintah. Strategi komunikasi kudu disusun berasas pemetaan audiens, tingkat keterlibatan publik, serta karakter platform nan digunakan masyarakat. "Semua sudah berubah. Karena itu, strategi komunikasi pemerintah juga kudu berubah agar pesan nan disampaikan tetap relevan, dipercaya, dan bisa menjangkau masyarakat secara efektif," pungkasnya.
 
Sementara itu, Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Nunik Purwanti, menegaskan bahwa peran ahli bicara pemerintah semakin strategis dalam menjaga dan membangun kepercayaan publik di tengah derasnya arus info digital.
 
Nunik menambahkan, keterbukaan info telah mengubah langkah masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menilai kebijakan pemerintah. Informasi bergerak sangat sigap dan opini publik dapat terbentuk dalam waktu singkat sehingga diperlukan komunikasi nan responsif dan kredibel. "Juru bicara pemerintah mempunyai peran nan sangat strategis untuk memastikan setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh, setiap info nan beredar dapat dijelaskan secara akurat, serta setiap aspirasi masyarakat dapat didengar dan diteruskan sebagai bahan masukan untuk perbaikan kebijakan,” ujar Nunik.
 
Karena itu, dia menjelaskan bahwa penyelenggaraan Bimtek Juru Bicara Pemerintah menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik sekaligus meningkatkan kapabilitas para ahli bicara dalam menghadapi tantangan komunikasi nan semakin kompleks. "Mari kita wujudkan komunikasi publik sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghadirkan pemerintahan nan semakin terbuka dan dipercaya publik," tutup Nunik Purwanti. (Cah/P-3)