Jumhur Hidayat Ungkap Posisi Indonesia Dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menegaskan penyelenggaraan transisi daya sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup, kelestarian ekosistem dan perlindungan terhadap pekerja nan terdampak.

Menurutnya, ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan nan berkelanjutan.

"Bagi Indonesia, transformasi ke depan kudu dilakukan secara bertanggung jawab. Kami memastikan setiap langkah pengembangan tetap mengedepankan standar lingkungan nan ketat agar selaras dengan komitmen suasana nasional serta memastikan perlindungan bagi pekerja terdampak," kata Jumhur. Dikutip dari Antara, Jumat (26/6/2026).

Lebih lanjut, dia dalam High-Level Ministerial and CEO Dialogue pada Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris itu menyampaikan, Indonesia mempunyai posisi strategis dalam mendukung upaya mitigasi perubahan suasana dunia lantaran merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Menurut dia, rimba tropis, lahan gambut dan ekosistem mangrove nan dimiliki Indonesia berkedudukan krusial sebagai penyerap karbon alami sekaligus penyangga keseimbangan iklim.

Oleh lantaran itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan transisi energi, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan tenaga kerja agar faedah pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Dia menegaskan, kebijakan transisi daya nasional dibangun melalui pendekatan nan mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, setiap proyek daya maupun investasi tetap diwajibkan memenuhi standar lingkungan nan ketat.

"Prioritas kami adalah memastikan arah kebijakan pembangunan tetap terintegrasi dengan pedoman lingkungan nan kuat. Pendekatan ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjaga konsistensi antara pertumbuhan ekonomi dan sasaran pelestarian lingkungan," ujar Jumhur.

Komitmen Indonesia tersebut sejalan dengan seruan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres nan mendorong percepatan transisi daya dunia secara adil, inklusif dan tidak meninggalkan negara maupun golongan masyarakat nan terdampak.

Dalam forum nan dihadiri para menteri dan pemimpin perusahaan daya bumi itu, Guterres menekankan bahwa transisi daya kudu bisa menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat kesejahteraan masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Selain menegaskan komitmen nasional, delegasi Indonesia juga membujuk negara-negara mitra untuk memperkuat kerja sama internasional nan transparan dan berkeadilan guna mempercepat transisi menuju sistem daya nan lebih bersih, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan.