JK Usul BBM Naik, Waka Banggar DPR: Kenaikan Buat Daya Beli Masyarakat Turun

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa pondasi dan keahlian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan nilai daya global.

Demikian disampaikan Wihadi merespons usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), agar pemerintah meningkatkan nilai BBM. Alasannya, subsidi daya khususnya BBM diyakini JK bakal membikin defisit APBN semakin membengkak dan menumpuk utang.

Menurut Wihadi, APBN tidak dapat dilihat hanya dari sisi penerimaan dan shopping saja, melainkan juga dari fungsinya sebagai instrumen stabilisasi nan secara aktif digunakan untuk menyerap gejolak eksternal agar tidak langsung berakibat pada masyarakat.

"Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi nan terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur nan berada di area ekspansif. Dalam kondisi tersebut, APBN sangat bisa bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat," kata Wihadi dalam keterangannya, Sabtu (11/4).

Secara fiskal, kata Wihadi, kondisi APBN tetap berada dalam koridor nan terjaga, dengan defisit nan terkendali dan rasio utang tetap pada level nan aman. Hal ini memberikan elastisitas dan keahlian bagi pemerintah untuk menambah anggaran subsidi BBM dalam menghadapi kenaikan nilai minyak dunia.

"Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari keahlian pendapatan negara hingga Maret 2026 nan mencapai Rp574,9 triliun alias tumbuh 10,5 persen yoy. Dengan keahlian tersebut, APBN mempunyai elastisitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global," ujar Wihadi.

Di samping dari itu, Wihadi mengungkapkan, pihaknya telah menerima penjelasan pemerintah mengenai langkah refocusing anggaran melalui efisiensi shopping non-prioritas untuk menambah anggaran subsidi energi. Langkah ini diperlukan untuk menghindari pengaruh domino terhadap perekonomian nasional.

"Kenaikan nilai daya bakal menyebabkan inflasi nan menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita nan saat ini tengah berada pada momentum nan baik," ujarnya.

Oleh lantaran itu, Wihadi menilai, kebijakan fiskal nan diambil oleh pemerintah dengan menjaga stabilitas nilai daya merupakan langkah nan strategis terhadap perekonomian Indonesia.

Langkah nan diambil pemerintah bukan semata-mata tentang mencegah kenaikan nilai BBM. Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari akibat krisis dunia melalui instrumen APBN," kata dia.

Atas perihal tersebut, Wihadi mengingatkan semua pihak terutama JK untuk percaya kepada pemerintah, terutama saat memutuskan tidak meningkatkan nilai BBM. Bagi dia, keputusan itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

"APBN tetap melangkah dengan baik dan justru keputusan untuk tidak meningkatkan nilai BBM dapat menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara," katanya.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini justru mempertanyakan argumen JK ngotot mengusulkan kenaikan BBM. Menurut dia, usulan JK itu justru seolah mau 'mendorong' pemerintah ke situasi nan buruk.

"Jadi perihal nan mungkin perlu dilihat adalah pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan nilai BBM justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi nan lebih berat dalam menangani krisis ini, lantaran dapat mengakibatkan pelemahan perekonomian kita,” katanya.

Wihadi meminta JK untuk kembali memandang postur APBN dan kondisi negara, terutama pertumbuhan ekonomi nan terus membaik sebelum mengusulkan BBM naik. Dia juga membujuk JK agar mengapresiasi setiap program alias kebijakan pemerintahan sekarang nan mulai dirasakan masyarakat manfaatnya.

"Kita kudu mengapresiasi Pak Prabowo lantaran dengan tidak meningkatkan nilai BBM dalam situasi sekarang justru bakal memberikan pengaruh nan baik terhadap pemerintah dan kepada rakyat Indonesia, jadi saya kira sebelum memandang struktur APBN lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu," tegasnya.