JK soal Pengibaran Bendera Bulan Bintang di Aceh: Bukan Aksi Menentang Pemerintah Pusat!

Jusuf Kalla (Foto: Jonathan S/Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai kericuhan nan terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), tidak berangkaian dengan pemerintah pusat.

Menurut JK, kericuhan nan disertai pengibaran bendera Bulan Bintang lebih berangkaian dengan persoalan internal di antara golongan mantan personil Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia menilai tuntutan nan disampaikan dalam tindakan tersebut lebih ditujukan untuk mendorong perbaikan di internal Aceh.

"Ini hanya ada ketidaksenangan golongan internal. Jadi menuju nya bukan ke pusat ini tuntutan, tapi menuju nya adanya suatu perbaikan-perbaikan internal di Aceh itu," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu.

JK menjelaskan, rangkaian peringatan Hari Damai Aceh semula berjalan dengan angan dan zikir untuk memperingati 21 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Namun, suasana berubah setelah terjadi pengibaran bendera GAM nan kemudian berujung bentrok dengan abdi negara keamanan.

Meski demikian, JK menegaskan kejadian tersebut tidak bisa dianggap sebagai gambaran sikap masyarakat Aceh secara keseluruhan. Menurut dia, masyarakat Aceh, termasuk eks GAM, telah merasakan faedah perdamaian nan berjalan selama lebih dari dua dekade.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow