Isu Pemakzulan Bupati Masinton Berakhir, Ada Win-win Solution

Polemik rumor pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, nan dicanangkan oleh DPRD Tapanuli Tengah berhujung damai. Perdamaian tersebut setelah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak.

"Sudah ada solusi, sudah ada win-win solution (damai). Iya (Mendagri turun). Kalau pengarahan dari Mendagri, agar duduk berbareng untuk menanggulangi bencana-bencana alam ini," kata Wakil Ketua DPRD Tapteng, Joneri Sihite saat dihubungi kumparan, Jumat (11/9).

Joneri nan juga merupakan Ketua DPD Golkar Tapteng menuturkan, wacana pemakzulan Masinton dilakukan karena Masinton tidak peduli dengan DPRD. Aspirasi dari masyarakat ke DPRD tidak disampaikan.

"Karena itu kemarin kan lantaran dia tidak mau peduli dengan DPRD. Keinginan daripada DPRD itu, aspirasinya khususnya tidak bisa disampaikan lah," imbuh Joneri.

Wacana pemakzulan itu mempunyai proses panjang. Sebab, ada kewenangan bertanya alias interpelasi daripada DPRD.

"Dasarnya kemarin kan kenapa itu ada opsi begitu, itu kan tetap wacana ya. Karena itu kan tetap panjang. Karena itu tetap ada kewenangan bertanya alias interpelasi daripada DPRD, lenyap itu masuk lah ke kewenangan angket, kewenangan penyidikan. Artinya, kan tetap panjang begitu, baru kelak terakhirnya pemakzulan," ujar Joneri.

Joneri mengatakan argumen wacana pemakzulan itu lantaran penyerapan anggaran baru 30% per Agustus 2026 dan penanganan musibah dinilai tetap berantakan.

"Nah, kenapa amburadul? Kalau saya secara pribadi menilai ya, saya juga ada di pihak tengah ini, penyambung. Cuma kita kadang-kadang sebagai kawan sama Masinton ini tidak menerima masukan-masukan. Misalnya begini, kan saya satu jalan sama beliau, misalnya OPD sampai hari ini tetap ada 60% tetap Plh. Kan itu dia sudah pejabat definitif, secara undang-undang juga Plh itu biasanya kan paling lama 3 bulan ya secara aturan," ucap Joneri.

Joneri menuturkan, pihaknya juga telah membahas rancangan peraturan wilayah (Ranperda) APBD tahun 2027 dan telah menyetujui sembilan poin dari 10 poin nan dibahas.

Sembilan poin nan mulai dari anggaran untuk peralatan pertanian Rp10 miliar, nelayan Rp 10 miliar, danasiwa nan keluarganya terdampak musibah Rp 20 miliar, becak Rp 3 miliar, rumah tidak layak huni hingga tunjangan DPRD diterima.

Sementara itu, satu poin nan tidak disetujui adalah pembangunan kelanjutan instansi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Diketahui anggaran untuk pembangunan instansi bupati Tapteng sebesar Rp 111 miliar, dan anggaran nan sudah digunakan sekitar Rp 84 miliar alias 70%.

"Satu lagi nan enggak disetujui bupati ialah kelanjutan pembangunan instansi bupati. Karena dasarnya (dibanding) bupati, lebih krusial penanganan bencana, daripada itu, untuk sementara ini," ujar Joneri.

Dari partai Golkar, menolak untuk melanjutkan pembangunan instansi bupati Tapteng. Karena, penanganan musibah lebih krusial untuk diutamakan.

"Kalau kami fraksi Golkar menolak melanjutkan untuk anggaran tahun 2027. Kenapa? Karena lebih krusial penanganan musibah nan terjadi di Tapteng nan belum selesai sampai hari ini penanganannya," imbuh Joneri.

Sebelumnya, beredar rumor pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu nan diwacanakan oleh DPRD Tapanuli Tengah.

DPRD itu berasal dari kelima partai politik ketua Gerindra, NasDem, Golkar, PKB dan PAN menyikapi tentang pemerintahan Masinton.

Mereka menyesalkan pengelolaan anggaran nan tidak ahli dalam pengelolaan APBD dan penanganan support pascabencana Tapteng. Sehingga, lima partai tersebut melalui DPRD Tapteng bakal mewacanakan pemakzulan jika Masinton tidak meningkatkan penyerapan anggaran. Pernyataan mereka pun viral di media sosial.

"Kami menyesalkan pengelolaan anggaran nan tidak ahli dan tidak mempunyai keahlian dalam mengelola anggaran APBD. Penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapteng tahun anggaran 2026 sampai bulan Agustus 2026, berfaedah sudah memasuki akhir triwulan ketiga hanya mencapai 30%. Tentu perihal ini sebuah kejadian nan sangat memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapteng," kata Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, dalam video pernyataannya, dilihat, Rabu (9/9).