Isi Kesepakatan MDCP Indonesia-AS yang Disepakati Sjafrie dan Hegseth

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Urusan Perang Amerika Serikat (AS) dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan pembentukan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (Major Defense Cooperation Partnership/MDCP) antara kedua negara.

Sjafrie dan delegasi dari Kementerian Pertahanan sebelumnya menemui Hegseth di Pentagon, Washington DC pada Senin (13/4) lalu.

MDCP merupakan kerangka pedoman untuk memperluas kerja sama pertahanan bilateral secara lebih strategis.

MDCP mempunyai tiga pilar utama nan dilaksanakan berasas prinsip saling menghormati dan kedaulatan nasional.

Pertama, modernisasi militer dan penguatan kapasitas, kedua, training dan pendidikan militer ahli dan ketiga, latihan serta kerja sama operasional.

Di bawah kerangka itu, Indonesia dan AS menjajaki inisiatif-inisiatif nan disepakati bersama, termasuk kerja sama pengembangan kapasitas, teknologi pertahanan generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, pendidikan militer profesional, serta penguatan hubungan antarpersonel pertahanan kedua negara.

Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan bagi Indonesia, kerja sama itu dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan nasional

"Namun tetap dijalankan dalam koridor politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara," kata Rico beberapa waktu lalu.

Repatriasi jenazah tentara AS di Indonesia

Rico mengatakan sebelum penyelenggaraan pertemuan kedua Menteri, dilaksanakan penandatanganan arsip kerja sama ialah MoU Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) antara Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Republik Indonesia, Mayjen Agus Widodo dengan Direktur DPAA, Kelly K McKeague sebagai counterpart dari pihak Amerika Serikat.

DPAA pada prinsipnya merupakan corak kerja sama kemanusiaan dan historis untuk penelitian, pencarian, pemulihan, identifikasi, dan repatriasi sisa-sisa kerangka jenazah personel militer Amerika Serikat dari Perang Dunia II nan berada di Indonesia.

Ia menjelaskan pada praktiknya, kerja sama tersebut dilaksanakan hanya atas persetujuan tertulis Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan kudu sepenuhnya sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

"Selain itu, aktivitas DPAA juga diharapkan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, nilai sejarah, serta memberikan faedah sosial, akademik, dan ekonomi bagi wilayah letak kegiatan," katanya.

(yoa/ugo)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]