Ironi Kawasan Industri Batang yang Sudah Diresmikan

Jakarta -

Permasalahan lahan berupa berupa belum terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) tetap terjadi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Hal ini diungkap langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari.

Menurut Qodari, persoalan ini berpotensi menghalang investasi, melanggar regulasi, hingga menyebabkan tertundanya aktivitas ekspor dari salah satu tenant di area tersebut. Qodari menyebut persoalan ini sudah dirapatkan lintas kementerian dan lembaga.

"Terdapat persoalan status lahan di KITB Berupa belum terbitnya HGB nan menghalang investasi, berisiko melanggar regulasi, serta menyebabkan ekspor salah satu tenant tertunda," kata Qodari dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, dalam jangka pendek pemerintah bakal mendorong publikasi HGB sesuai ketentuan nan berlaku. Sementara untuk jangka lebih panjang, disiapkan langkah pengalihan pengelolaan dengan pendampingan norma dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

"Dalam jangka panjang bakal diterbitkan HGB sesuai regulasi, sementara jangka panjang dilakukan pengalihan pengelolaan dengan pendampingan norma oleh Jamdatun," jelas Qodari.

Qodari menilai kondisi ini ironis, mengingat KITB merupakan area industri strategis nan telah diresmikan Presiden dan menjadi jagoan investasi nasional. Ia pun mempertanyakan kesiapan area lain jika proyek unggulan seperti Batang saja tetap menghadapi persoalan mendasar seperti perizinan lahan.

"Jadi, ironis bahwa itu rupanya di area industri terpadu, sudah diresmikan presiden, urusan izin lahannya belum beres. Itu ironi. Bagaimana dengan wilayah lain nan bukan area industri. Kawasan Industri Terpadu Batang. Itu kan sangat populer, sangat dikedepankan oleh kita semua sebagai wilayah jagoan tapi rupanya tetap banyak masalah," ujarnya.

Sebagai informasi, KITB diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada 26 Juli 2024. Rapat koordinasi penyelesaian persoalan tersebut sudah dilakukan KSP pada 21 Januari lampau berbareng kementerian lembaga lain seperti Kemenko Bidang Perekonomian, Dewan Nasional KEK, BP BUMN, Kejaksaan Agung hingga perwakilan KITB.

(ily/ara)