Ini Komentar 8 Partai Soal APBN Rp4.097 T Rancangan Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Delapan fraksi di DPR RI memberikan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 di Rapat Paripurna. Secara umum, seluruh fraksi menyetujui RAPBN 2027 untuk dibahas lebih lanjut, tetapi menyampaikan sejumlah catatan mengenai pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, belanja, utang, hingga efektivitas program prioritas pemerintah.

Pemerintah sendiri mengusung tema kebijakan fiskal 2027 "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", dengan sasaran pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,9%-6%. Dalam pembahasan sebelumnya, DPR juga menekankan pentingnya menjaga daya beli sekaligus memastikan ruang fiskal tetap sehat.

Belanja dalam RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,1 triliun. Pendapatan sebesar Rp3.426 triliun sehingga defisit Rp671,1 triliun alias 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB).

PDI Perjuangan

Fraksi PDI-Perjuangan memberikan catatan terbanyak. Hal itu disampaikan selama sekitar 23 menit oleh Juru Bicara PDIP, Budi Sulistiono.

Ia mengawali dengan mempertanyakan makna tema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", terutama mengenai siapa nan bakal menikmati kesejahteraan dan gimana indikatornya diukur.

"Pertama, tema kebijakan fiskal tahun 2027 adalah 'Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat' belum disertai dengan penjelasan siapa nan sejahtera lebih sigap dan apa ukuran dan parameter lebih cepat," ujar Budi saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (18/8/2026).

Fraksi ini meminta sasaran pertumbuhan 5,9% diterjemahkan menjadi peningkatan penghasilan rakyat, pembuatan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, penguatan produksi nasional, industrialisasi, produktivitas dan TKDN.

PDI-P juga menyoroti sasaran pendapatan negara Rp3.426 triliun alias sekitar 12,25% terhadap PDB. Rasio tersebut dinilai tetap jauh dari sasaran pemerintah untuk mencapai 18% PDB pada 2029.

Sorotan lain adalah beban kembang utang Rp650,3 triliun, nan menurut PDI-P semakin mempersempit ruang fiskal. Fraksi ini juga meminta reformasi subsidi energi, ekspansi PBI JKN menjadi 102 juta peserta, serta perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Golkar

Fraksi Golkar juga memberikan support kuat terhadap rancangan pemerintah. Jubir Golkar, Nurul Arifin mengatakan pihaknya menilai sasaran pertumbuhan ekonomi 6% dapat dicapai dengan memperkuat investasi, produktivitas, hilirisasi, industrialisasi, pembangunan SDM, serta sektor-sektor prioritas.

Namun, Golkar meminta pemerintah menjelaskan secara lebih rinci gimana pertumbuhan tersebut bakal menghasilkan lapangan kerja, kesempatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

"Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan pembuatan lapangan kerja, ekspansi kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Nurul.

Fraksi Partai Golkar juga meminta penjelasan lebih rinci dari pemerintah mengenai arah kebijakan dan strategi pengelolaan biaya bagi hasil (DBH) pada tahun 2027.

"Khususnya dalam menjaga keselarasan antara perkembangan penerimaan negara nan dibagi hasilkan, kebutuhan pembangunan daerah, dan upaya memperluas pemanfaatan pembangunan," tutur Nurul.

Gerindra

Partai Gerindra menyatakan support penuh terhadap agenda transformatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Jubir Partai Gerindra, Kamrussamad menyampaikan pihaknya menilai APBN 2027 kudu menjadi perangkat untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM, memperkecil kesenjangan antarwilayah, mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Fraksi ini mendukung dugaan pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta pendapatan negara Rp3.426 triliun.

Gerindra juga mendukung peningkatan tax ratio menjadi 10,4% PDB pada 2027 dan meminta rasio pajak dapat konsisten berada di level dua digit.

Untuk defisit, Gerindra menilai sasaran 2,4% PDB menunjukkan kebijakan nan prudent.

Nasional Demokrat (NasDem)

Fraksi NasDem memberikan penekanan cukup spesifik pada kualitas pertumbuhan ekonomi. NasDem menilai sasaran pertumbuhan 6% optimistis tetapi realistis, dengan sejumlah prasyarat.

"Namun demikian, percepatan ini menuntut lima prakondisi esensial nan tidak bisa ditawar," kata Jubir Fraksi Nasdem, Charles Meikyansah.

Salah satunya adalah investasi kudu semakin diarahkan ke sektor padat karya, khususnya manufaktur, agroindustri dan tekstil.

NasDem turut menetapkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi kudu bisa menghasilkan tambahan sekitar 3 juta hingga 3,3 juta tenaga kerja umum per tahun.

NasDem juga mendukung sasaran inflasi 2,5%, tetapi meminta pemerintah mengantisipasi akibat lonjakan nilai pangan dan daya akibat cuaca ekstrem serta ketegangan geopolitik.

Di sisi lain, fraksi ini menyoroti perlunya transparansi pengelolaan dividen BUMN setelah adanya pengalihan dividen kepada BPI Danantara.

PKS

Fraksi PKS menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,9% kudu inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Ukurannya bukan hanya statistik pertumbuhan, tetapi juga penurunan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

"Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bukan hanya pencapaian nomor statistik semata tetapi kudu dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ucap Jubir PKS, Eky Awal Muharram.

Fraksi PKS juga meletakkan perhatian pada utang. Dengan pembayaran kembang utang sekitar Rp650 triliun alias 18,98% dari sasaran pendapatan negara, fraksi ini mengingatkan adanya beban fiskal nan besar di masa depan.

Untuk MBG, PKS mendukung program tersebut, tetapi meminta tata kelola diperketat dan bebas korupsi.

Satu catatan menarik lainnya adalah kelas menengah. PKS meminta pemerintah tidak hanya konsentrasi kepada masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga memperhatikan golongan kelas menengah nan dapat terdampak ketika terjadi tekanan ekonomi.

"Fraksi PKS mengingatkan kepada pemerintah bahwa pemerintah juga kudu memberikan perhatian nan memadai kepada golongan kelas menengah nan seringkali ketika terjadi tekanan ekonomi dan penurunan pribadi mereka menjadi korban," papar Eky.

PAN

Fraksi PAN mendukung pertimbangan terhadap penyelenggaraan program MBG dan KDMP/KKMP.

"Evaluasi ini bukan untuk mengurangi dukungan, melainkan memastikan kedua program tersebut semakin tepat sasaran, efektif dan akuntabel," pungkas Juru Bicara PAN, Farrah Putri Nahlia.

Ia menilai sasaran pertumbuhan 5,9% perlu ditopang investasi produktif dan padat karya, hilirisasi, serta peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, koperasi dan UMKM.

PAN juga menyoroti pembayaran kembang utang Rp650,3 triliun, sementara shopping modal turun menjadi Rp295,2 triliun.

PKB

Fraksi PKB menyatakan sependapat dengan Prabowo bahwa APBN bukan sekedar arsip finansial negara bakal tetapi merupakan perangkat perjuangan sekaligus instrumen dalam rangka untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Jubir PKB, Kaisar Abu Hanifah menyatakan bahwa pertumbuhan tidak boleh hanya mengandalkan masuknya modal dan investasi, tetapi kudu bertumpu pada peningkatan produktivitas melalui reformasi regulasi, efisiensi logistik, digitalisasi, industri manufaktur dan peningkatan kualitas SDM.

PKB juga menyoroti sasaran inflasi 2,5%. Pemerintah diminta memperkuat produktivitas pangan, irigasi, gudang, konektivitas logistik, persediaan pangan dan rantai distribusi.

Dari sisi fiskal, PKB meminta shopping Rp4.097,2 triliun memberikan faedah sebesar-besarnya kepada masyarakat serta tetap memperhatikan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

"Partai Kebangkitan Bangsa mendesak Pemerintah untuk dapat memberikan faedah nan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian," ucap Kaisar.

Partai Demokrat

Fraksi Demokrat menegaskan bahwa pemerintah kudu mengetahui sejak awal akibat perubahan kondisi ekonomi terhadap penerimaan, subsidi, pembayaran kembang utang, defisit, dan kebutuhan pembiayaan.

"Pertumbuhan 6% kudu diterjemahkan menjadi pekerjaan nan berkualitas, peningkatan pendapatan real, produktivitas tenaga kerja, daya beli, serta semakin meratanya kesejahteraan," kata Jubir Demokrat Dina Lorenza Audria.

Secara spesifik, Dina meminta pemerintah tidak hanya menggunakan satu dugaan makro, tetapi menyiapkan stress test dan skenario alternatif.

"Pembangunan sebagai pedoman pertimbangan RAPBN, pemerintah kudu mendorong kemandirian untuk membangun pemberdayaan ekonomi," pungkas Dina.

Belanja Rp4.097,2 triliun juga kudu diarahkan kepada program dengan faedah ekonomi dan sosial terbesar.

(mij/mij) [Gambas:Video CNBC]