Industri RI Terancam Celaka, Pengusaha: Bahan Baku Plastik Langka

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha mengungkapkan akibat dari perang di Timur Tengah membikin banyak perusahaan menghadapi tantangan nan berat, terutama perusahaan-perusahaan nan mengandalkan bahan bakunya impor, lantaran terbatasnya bahan baku impor.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan terbatasnya bahan baku impor dapat menyebabkan produksi terhenti. Bahkan, pihaknya pesimis apakah bulan-bulan berikutnya bisa tetap produksi.

"Situasi nan kita hadapi saat ini, situasi nan tidak mudah di tengah pelemahan ekonomi, kemudian juga ada ancaman perang Iran, supply chain juga mulai terbatas," kata Bob dalam paparannya saat rapat dengar pendapat (RDP) berbareng Komisi IX DPR RI, mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, Selasa (14/4/2026).

"Kita nggak tahu, April ini alias bulan depan, kita tetap bisa produksi apa nggak, ini situasi nan kita hadapi saat ini," tambahnya.

Bob mengungkapkan contoh nyata nan terjadi di lapangan adalah kelangkaan bahan baku plastik. Hal ini mengakibatkan nilai tinggi dan bisa tidak produksi.

Padahal, plastik menjadi komponen krusial dalam industri makanan dan minuman, terutama untuk kemasan. Ia mengaku sudah banyak pengusaha nan mengeluhkan kenaikan Harga bahan baku plastik.

"Sebagai contoh bahan baku plastik. Ini sudah enggak ada, sudah langka. Padahal nan namanya makanan, minuman itu pakai plastik. Nah ini jika industri kita enggak kuat, ini bisa celaka ini kita menghadapi situasi ekonomi nan betul-betul sangat berat," jelasnya.

Dengan kondisi ini, dia berambisi tidak berakibat terhadap tenaga kerja nan bekerja di sektor tersebut. Pengusaha pun meminta pemerintah untuk lebih elastis dalam mengatur birokrasi, khususnya mengenai kebijakan impor. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas nilai di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan daya beli masyarakat.

"Role-nya pengusaha itu kudu bisa meng-absorb kenaikan dengan meningkatkan produktivitas. Role-nya pemerintah melakukan debirokratisasi, ya izin-izin dipermudah. Role-nya pekerja, pekerja sama dengan pengusaha untuk mengantisipasi perihal seperti ini," terang Bob.

Sementara itu secara terpisah, saat ditemui wartawan, Ia berambisi perusahaan tidak cepat-cepat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya.

"Tapi jika bisa buat perusahaan, jangan ada PHK, jangan cepat-cepat untuk melakukan PHK," terangnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]